Manyala.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menyaksikan pembentukan berbagai lembaga baru yang akan berperan dalam mendukung program-program prioritas nasional. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pejabat struktural Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
“Beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat kemunculan institusi-institusi baru, dan tren ini tampaknya akan terus berlanjut. Tidak hanya kementerian, tetapi juga lembaga-lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk menangani isu-isu strategis,” ujar Sri Mulyani dalam sambutannya.
Sinyal ini diperkuat oleh fakta bahwa sejak masa transisi hingga awal masa jabatan Prabowo, telah hadir setidaknya delapan lembaga baru. Beberapa di antaranya dibentuk melalui peraturan presiden yang diteken pada masa Presiden Joko Widodo, namun dijalankan penuh di era Prabowo. Berikut ini daftar dan peran masing-masing lembaga tersebut:
1. Badan Gizi Nasional (BGN)
BGN merupakan lembaga yang bertugas menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Berdiri berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024, lembaga ini mulai beroperasi pada 15 Agustus 2024. BGN dipimpin oleh Dadan Hindayana dengan wakilnya, Lodewyk Pusung.
2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)
Danantara secara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 melalui PP Nomor 10 Tahun 2025. Lembaga ini diposisikan sebagai pengelola strategis investasi nasional dengan tujuan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Posisi CEO dijabat oleh Rosan Perkasa Roeslani.
3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)
Dibentuk melalui Perpres Nomor 163 Tahun 2024, BP Taskin berfokus pada percepatan penghapusan kemiskinan. Lembaga ini dipimpin oleh tokoh politik dan aktivis sosial Budiman Sudjatmiko, dengan Nanik Sudaryati Deyang serta Iwan Sumule sebagai wakil kepala.
4. Badan Penyelenggara Haji (BPH)
Pembentukan BPH yang tertuang dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2024 dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan ibadah haji. Mochamad Irfan Yusuf memegang tampuk kepemimpinan lembaga ini, didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Awalnya berada di bawah Kementerian Agama, BPJPH kini berdiri sebagai lembaga mandiri berdasarkan Perpres Nomor 153 Tahun 2024. Ahmad Haikal Hassan dipercaya sebagai kepala, dengan Afriansyah Noor mendampinginya sebagai wakil.
6. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK)
BTIIK lahir sebagai unit baru di bawah Kementerian Keuangan sesuai Perpres Nomor 158 Tahun 2024. Lembaga ini bertugas mengelola data dan intelijen keuangan berbasis teknologi mutakhir. Suryo Utomo diangkat sebagai kepala dan dilantik langsung oleh Sri Mulyani pada 23 Mei 2025.
7. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK)
Melalui Perpres Nomor 159 Tahun 2024, BPPIK didirikan untuk mengawasi proyek-proyek strategis nasional serta mengusut penyimpangan pembangunan. Politikus Partai Gerindra, Aries Marsudiyanto, dipercaya memimpin badan ini.
8. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
Sebagai lembaga nonstruktural yang berada langsung di bawah Presiden, DEN dibentuk untuk memberikan masukan strategis terkait arah kebijakan ekonomi nasional. Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai ketua dewan, sesuai Perpres Nomor 160 Tahun 2024.
Sri Mulyani menyebut bahwa pembentukan berbagai badan baru ini mencerminkan strategi pemerintahan yang ingin lebih fokus dan terarah dalam menangani isu spesifik seperti gizi, kemiskinan, serta penguatan sektor keuangan dan investasi. Ia juga mengingatkan pentingnya penataan kelembagaan yang efisien agar tidak membebani keuangan negara.
“Apapun bentuk kelembagaannya, yang terpenting adalah integrasi kerja dan efisiensi anggaran. Kita tidak ingin lembaga-lembaga ini justru menjadi beban fiskal, tapi harus memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.
Dengan deretan lembaga baru yang telah dibentuk dan masih mungkin bertambah, publik kini menantikan bagaimana efektivitas kerja lembaga-lembaga tersebut dalam menjawab tantangan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
