Manyala.co – Pemerintah terus mengoptimalkan upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi, penambahan cadangan beras, serta penerapan kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan tercatatnya stok beras nasional sebesar 4,56 juta ton pada Oktober 2026, yang diklaim sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah.
“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Amran memastikan penguatan ketahanan pangan juga didukung potensi produksi padi yang masih berada di lahan (standing crop) dengan estimasi 10 juta ton. Selain itu, persediaan beras di sektor hotel, rumah tangga, dan lainnya diperkirakan mencapai sekitar 10 juta ton, sementara stok di gudang berada di kisaran 4,5 juta ton.
“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.
Selain menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 131, yang menurut Amran merupakan capaian tertinggi sejak kemerdekaan.
“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkapnya.
Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Di sektor perdagangan, pemerintah mencatat kenaikan nilai ekspor pertanian sebesar Rp166 triliun dan penurunan impor sebesar Rp41 triliun.
Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Pada tahap awal, penggarapan akan dilakukan di lahan seluas 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas produksi pangan nasional seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” katanya.
Di tengah capaian tersebut, Amran menyebut pemerintah tetap memperkuat langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk dampak El Nino dan La Nina, serta menjaga stabilitas harga pangan.
Pengawasan distribusi komoditas juga terus ditingkatkan menyusul adanya anomali harga ayam dan telur. Harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sementara harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga, baik di tingkat peternak maupun konsumen.
“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.
Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram.
Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti temuan tersebut untuk melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan yang sehat.
“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkasnya.
Sumber: (BPMI Setpres)
