Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam (SDA) dan badan usaha milik negara (BUMN). Langkah tersebut dilakukan melalui penertiban konsesi yang tidak produktif, pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan, serta konsolidasi dan penutupan BUMN yang tidak efisien.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden menekankan bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan konsesi sumber daya alam dan memastikan pihak penerima izin memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara optimal.
“Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegas Presiden.
Untuk memastikan pemanfaatan kekayaan alam berjalan optimal, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil tindakan tegas terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata. Ia menekankan bahwa izin konsesi yang tidak dikerjakan selama lebih dari dua tahun harus dicabut.
“Kita hormati siapapun. Saya berkali-kali menyampaikan, bangsa Indonesia ini dasarnya adalah bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang suka dengan tamu. Dasar kita begitu, tapi kadang-kadang keramahan kita, kebaikan kita, kadang-kadang menjadi naif,” ucapnya.
Menurut Prabowo, penertiban konsesi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kekayaan nasional dikelola demi kesejahteraan rakyat. Besarnya potensi ekonomi dan sumber daya alam Indonesia harus diiringi dengan perbaikan tata kelola agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan. Ini tantangan kita,” tutur Presiden.
Prabowo Targetkan Penutupan 700 BUMN hingga Desember
Selain penertiban konsesi sumber daya alam, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi BUMN melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan konsolidasi dan perampingan terhadap sejumlah BUMN. Dari total 1.074 BUMN yang disebutkan Presiden, sebanyak 364 telah dikonsolidasikan atau ditutup hingga malam sebelum pernyataan tersebut disampaikan.
“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup. Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Presiden.
Kepala Negara menjelaskan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia mengakui perbaikan tata kelola ekonomi membutuhkan proses dan konsistensi. Namun, menurutnya, sejumlah perubahan mulai terlihat melalui berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selama dua tahun terakhir.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ungkap Presiden Prabowo.
Prabowo juga menyebut pemerintah telah mengambil tindakan terhadap BUMN yang terus merugi, sekaligus mendorong perusahaan yang sebelumnya tidak mampu menghasilkan keuntungan untuk memperbaiki kinerjanya.
Ia menyatakan terdapat BUMN yang mengalami peningkatan keuntungan hingga 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen. Menurutnya, hal tersebut menjadi gambaran potensi perbaikan apabila perusahaan dikelola secara lebih efisien.
“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ungkap Presiden Prabowo.
Perusahaan Pelanggar Karhutla Terancam Dicabut Izinnya
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti pelanggaran yang dilakukan perusahaan pemegang konsesi, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Negara menyebut adanya indikasi pelanggaran berulang oleh sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan asing. Ia meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau 2 kali melanggar cabut aja,” imbuh Kepala Negara.
Prabowo menambahkan bahwa pemerintah dapat menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan perkebunan maupun usaha lain yang selama ini berada di bawah pengelolaan perusahaan pemegang konsesi.
Ia mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi serta mempersiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya alam nasional.
“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita. Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” pungkas Kepala Negara.
Melalui penertiban konsesi dan pembenahan BUMN, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan aset serta kekayaan nasional secara produktif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sumber: (BPMI Setpres)
