Manyala.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang berhasil masuk dalam enam pemerintah kabupaten/kota terbaik di Sulawesi Selatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada ajang Penganugerahan Jamsostek Awards 2026 Provinsi Sulawesi Selatan.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemkab Enrekang dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Nakertrans Kabupaten Enrekang, Hasbar, yang hadir mewakili Bupati Enrekang.
Proses penilaian penghargaan ini melibatkan sembilan orang dari unsur akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah provinsi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Hasbar menyampaikan, capaian tersebut tidak terlepas dari arahan dan kebijakan pimpinan daerah yang menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Penghargaan ini tidak terlepas dari arahan, petunjuk, dan kebijakan Bapak Bupati, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah yang memberikan perhatian besar terhadap program perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” ujar Hasbar.
Menurutnya, Bupati Enrekang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Enrekang.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan terhadap risiko kerja dan berbagai risiko sosial lainnya.
Pemkab Enrekang juga terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengusaha konstruksi, badan usaha, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan jaminan sosial.
Hasbar menambahkan, pemerintah daerah terus mengupayakan kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pekerja rentan dan masyarakat miskin memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
“Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Enrekang melalui penguatan kolaborasi dan kebijakan yang menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Harapannya, semakin banyak pekerja rentan dan masyarakat miskin yang dapat terakomodasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Masuknya Enrekang dalam enam pemerintah daerah terbaik di Sulawesi Selatan menjadi dorongan bagi Pemkab Enrekang untuk terus memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja.
Pemerintah daerah berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha di daerah turut diikuti dengan peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja.
Capaian ini sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemkab Enrekang yang menempatkan perlindungan pekerja sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.
