Manyala.co – Setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf langsung memaparkan arah kebijakan kementeriannya. Dua hal yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan Kampung Haji yang ditargetkan selesai pada 2028 serta upaya menekan biaya perjalanan haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Irfan menjelaskan, arahan Presiden cukup jelas, yakni kementerian harus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Menurutnya, pesan itu menjadi pedoman sekaligus dorongan untuk segera menindaklanjuti sejumlah program strategis. Ia bahkan menirukan langsung pesan Presiden yang meminta segala upaya dilakukan demi kenyamanan jamaah.
Berbekal pengalaman hampir sepuluh bulan memimpin Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama, Irfan merasa lebih memahami tantangan besar penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari teknis keberangkatan hingga koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, semua dinilainya perlu tata kelola lebih efektif. Dengan bekal itu pula, ia optimistis kementerian baru yang dipimpinnya dapat bergerak lebih cepat.
Salah satu program yang tengah digarap serius adalah rencana pembangunan Kampung Haji. Irfan menyebut dirinya bersama jajaran Danantara akan kembali melakukan kunjungan ke Jeddah dan Mekah untuk meninjau langsung lokasi yang berpotensi menjadi kawasan Kampung Haji. Beberapa opsi lokasi sudah dipetakan sejak sebulan terakhir, dan keputusan final akan segera ditentukan. Ia menargetkan sejumlah tower yang akan dibangun di kawasan tersebut bisa mulai difungsikan pada 2028.
Soal pendanaan, Irfan menegaskan tidak ada tambahan anggaran baru yang dibebankan negara. Kementerian Haji dan Umroh akan memanfaatkan alokasi yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji serta anggaran peralihan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Dengan demikian, pembiayaan program tidak akan mengganggu pos anggaran lain yang lebih krusial.
Ia menambahkan bahwa kewenangan lembaga barunya kini lebih luas dibanding sebelumnya. Jika dahulu sebagian besar proses koordinasi dilakukan melalui Kementerian Agama, kini Kementerian Haji dan Umroh bisa berhubungan langsung dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Bagi Irfan, posisi ini sangat penting karena memungkinkan komunikasi dilakukan setara, sehingga berbagai persoalan teknis bisa diselesaikan lebih cepat dan tanpa perantara.
Selain fokus pada proyek fisik, Irfan juga menekankan langkah strategis untuk menekan biaya perjalanan haji. Ia menilai salah satu keluhan terbesar jamaah Indonesia selama ini adalah tingginya biaya keberangkatan. Dengan kewenangan penuh yang dimiliki kementeriannya, ia berjanji mencari skema terbaik agar ongkos perjalanan dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Dengan adanya kombinasi antara pembangunan fasilitas permanen di Arab Saudi dan reformasi pengelolaan anggaran, Irfan berharap pelayanan haji Indonesia bisa meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, visi ini tidak hanya soal mengirim jamaah ke Tanah Suci, tetapi juga membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jamaah.
