Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang sitaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit senilai Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada negara, Senin (20/10/2025), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Acara penyerahan dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Penyerahan tersebut merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang diusut sejak 2022.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap Kejaksaan Agung yang dinilai berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar.
“Saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan. Terima kasih,” ujar Prabowo di hadapan peserta acara.
Ia menilai pengembalian dana tersebut memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional. Menurutnya, uang senilai Rp13 triliun dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di berbagai daerah atau digunakan untuk pembangunan kampung nelayan yang selama ini kurang tersentuh perhatian pemerintah.
“Kalau satu kampung nelayan dianggarkan Rp22 miliar, maka kita bisa bangun ratusan kampung dengan fasilitas layak bagi nelayan yang selama 80 tahun belum diperhatikan,” kata Prabowo.
Sebelum penyerahan simbolik, Prabowo meninjau langsung tumpukan uang hasil sitaan yang dipajang di ruang utama Kejaksaan Agung. Berdasarkan data resmi, total uang pengganti kerugian negara yang diserahkan mencapai Rp13.255.244.538.149. Uang tersebut dibungkus dalam plastik transparan berisi pecahan Rp100.000 dan ditata setinggi sekitar dua meter memenuhi sisi ruangan.
Uang hasil sitaan itu kemudian diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk dimasukkan ke kas negara. Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan publik serta meningkatkan transparansi dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
Di sela acara, muncul momen ringan ketika Presiden Prabowo menyapa sejumlah pejabat kabinet. Saat menegur Menteri Keuangan, ia sempat bertanya mengenai latar belakang akademik bawahannya.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, you ada profesornya enggak?” tanya Prabowo, disambut tawa hadirin. Setelah mengetahui Purbaya belum bergelar profesor, ia menimpali, “Belum, belum. Sebentar lagi lah.”
Prabowo kemudian juga menanyakan gelar akademik kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala BPKP Yusuf Ateh. “Mensesneg sudah doktor? Belum. Saya juga belum, enggak apa-apa,” ujarnya dengan nada bercanda, mencairkan suasana formal acara.
Kasus korupsi ekspor CPO yang menjadi latar penyerahan ini merupakan salah satu perkara besar yang ditangani Kejaksaan Agung sejak 2022. Kasus tersebut menjerat sejumlah pejabat dan pelaku industri karena pemberian izin ekspor yang melanggar ketentuan pemerintah.
Penyerahan dana Rp13 triliun ini menjadi salah satu pemulihan aset terbesar sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah berkomitmen menyalurkan kembali dana tersebut untuk sektor pendidikan, infrastruktur sosial, dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026.
