Manyala.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi ultimatum kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperbaiki citra dan kinerja dalam satu tahun. Ia menyampaikan bahwa pemerintah membuka kemungkinan pembekuan DJBC jika pembenahan tidak berjalan dan kepercayaan publik tidak pulih. Ancaman tersebut disampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Purbaya menyebut telah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto waktu satu tahun untuk melakukan perombakan internal tanpa intervensi. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah ekstrem jika perubahan tidak tercapai. “Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa opsi pembekuan termasuk kemungkinan menggantikan DJBC dengan perusahaan jasa inspeksi asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), sebagaimana pernah dilakukan pada era Orde Baru. “Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” kata Purbaya. Ia menegaskan bahwa ancaman tersebut telah dipahami para pegawai.
Purbaya juga memperingatkan bahwa sekitar 16.000 pegawai DJBC berpotensi kehilangan pekerjaan bila pembekuan diberlakukan. Ia mengatakan pegawai telah diminta bekerja lebih serius untuk memperbaiki reputasi lembaga. “Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” ujarnya.
Menurut Purbaya, sejumlah langkah pembenahan telah berjalan, termasuk penerapan sistem digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mencegah praktik under invoicing dan penyimpangan lainnya. Ia menyebut berbagai kantor Bea Cukai telah mulai menggunakan sistem digital baru sebagai bagian dari upaya modernisasi. “Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain,” katanya.
Upaya peningkatan teknologi tersebut, menurut Purbaya, menunjukkan perkembangan positif. Ia memperkirakan proses pembenahan akan mencapai tahap stabil pada tahun depan sehingga DJBC dapat bekerja lebih profesional. Meski demikian, Purbaya tidak merinci target kinerja atau indikator perbaikan yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi DJBC dalam satu tahun ke depan.
Kritik terhadap DJBC bukan hal baru. Lembaga tersebut beberapa kali mendapat sorotan publik terkait dugaan pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan upaya penyelundupan yang melibatkan pejabat maupun pihak eksternal. Insiden-insiden tersebut turut memengaruhi persepsi publik dan menjadi dasar tuntutan reformasi tata kelola.
Secara historis, DJBC pernah dibekukan pada tahun 1985 oleh Presiden ke-2 Soeharto akibat maraknya praktik penyelundupan dan pungli. Pada periode itu, sebagian fungsi inspeksi dialihkan kepada SGS selama sekitar satu dekade hingga 1995. Langkah tersebut menjadi salah satu intervensi ekstrem pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi di sektor kepabeanan.
Hingga Kamis malam, belum ada pernyataan tambahan dari Kementerian Keuangan mengenai mekanisme evaluasi atau rencana alternatif jika DJBC gagal mencapai target perbaikan. Pemerintah juga belum memastikan apakah opsi pengalihan ke SGS sudah dibahas secara teknis atau masih berupa wacana.
Upaya reformasi DJBC dinilai penting mengingat peran lembaga tersebut dalam mengawasi arus barang impor dan ekspor, yang pada 2024 mencapai ratusan miliar dolar AS. Kinerja kepabeanan memiliki pengaruh langsung terhadap iklim investasi, penerimaan negara, dan kepercayaan pasar. Modernisasi teknologi, transparansi prosedur, dan pengawasan independen menjadi isu utama dalam berbagai laporan internasional mengenai tata kelola kepabeanan di negara berkembang.
