Manyala.co – Stabilitas sektor keuangan kembali menjadi perhatian utama pemerintah di tengah ketidakpastian global, tensi geopolitik, serta dinamika pasar yang cepat berubah. Dalam suasana itu, para pemangku kebijakan berkumpul dalam Financial Forum “Penguatan Sistem Keuangan Indonesia”, yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (3/12/2025). Acara ini mempertemukan Bank Indonesia (BI), OJK, LPS, Kementerian Keuangan, dan Komisi XI DPR untuk membahas arah baru revisi UU P2SK serta memperkuat sinergi antarlembaga.
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan kebijakan, memperkuat tata kelola, dan memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia tetap solid menghadapi tekanan global di masa kini maupun mendatang.
P2SK dan Arsitektur Baru Sistem Keuangan
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dirancang sebagai kerangka hukum komprehensif guna memperbarui pengawasan, regulasi, serta tata kelola industri keuangan nasional. Regulasi ini mengatur kembali kewenangan BI, OJK, dan LPS, memperkuat perlindungan konsumen, serta memperdalam pasar keuangan termasuk sektor-sektor baru seperti aset digital.
Para otoritas sepakat bahwa revisi P2SK merupakan perubahan besar, bukan sekadar perbaikan teknis. Pembaruan ini diharapkan membuat respons kebijakan lebih cepat dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan kemampuan sistem keuangan menghadapi risiko yang berubah cepat.
Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa revisi P2SK menjadi fondasi penggerak ekonomi baru. Ia menyebut bahwa Presiden menargetkan pertumbuhan menuju 8%, sehingga dorongan fiskal perlu dilengkapi dengan kebijakan moneter yang lebih aktif.
P2SK juga memperkuat peran OJK dalam pengawasan aset kripto, tokenisasi, dan real-world asset. Sementara itu, LPS diberikan mandat lebih luas dalam penanganan lembaga keuangan bermasalah, termasuk proses uji tuntas dan pengalihan saham.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa koordinasi antaranggota KSSK kini jauh lebih solid. Menurutnya, revisi P2SK menghilangkan batas-batas sektoral yang sebelumnya membuat masing-masing lembaga bekerja sendiri-sendiri.
BI dan Mandat Baru: Stabilitas Sekaligus Pertumbuhan
Salah satu isu paling krusial adalah perubahan mandat Bank Indonesia. Untuk pertama kalinya, BI diberi kewajiban ganda: menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa mandat baru tersebut membuat kebijakan moneter menjadi lebih pro-pertumbuhan. BI kini memperluas pendekatan intervensi nilai tukar melalui pasar spot, DNDF, serta mekanisme NDF di luar negeri untuk menjaga pergerakan rupiah yang berada di rentang Rp16.600-16.700 tanpa menguras cadangan devisa.
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter berkontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi. Setelah sempat melambat pada kuartal I-2025, pertumbuhan kembali naik menjadi 5,12% pada kuartal II dan tetap bertahan di atas 5% di kuartal III.
Transformasi Perbankan dan Pasar Modal
OJK menegaskan bahwa P2SK mereformasi lanskap industri keuangan, terutama melalui relaksasi aturan yang memungkinkan bank umum merambah aktivitas investment banking. Ketua OJK Mahendra Siregar menyebut bahwa transmisi kebijakan moneter kini lebih efektif, dibuktikan oleh penurunan bunga deposito hingga 75 bps dan penurunan lending rate 60-70 bps sejak September 2025.
Selain itu, peningkatan ambang batas free float dan regulasi kripto yang lebih ketat menjadi fokus untuk memperkuat pasar modal dan perlindungan investor.
LPS dan Mandat Penjaminan Polis Asuransi
Setelah berbagai kasus besar di sektor asuransi, mandat baru untuk LPS menjadi langkah penting memulihkan kepercayaan publik. Ketua LPS Anggito Abimanyu menegaskan bahwa institusinya kini bukan hanya penjamin simpanan bank, tetapi juga memainkan peran sentral dalam resolusi industri asuransi.
Skema penjaminan polis akan dijalankan bertahap hingga 2030, dan DPR tengah membahas opsi percepatan implementasinya.
Pendalaman Pasar dan Target Pertumbuhan 8%
Pendalaman pasar keuangan dinilai menjadi elemen utama dalam memperkuat resiliensi ekonomi. Destry mencatat bahwa transaksi valas harian kini hampir mencapai USD 10 miliar, sementara pasar repo semakin aktif dengan volume harian Rp17 triliun.
Mahendra menekankan bahwa pendalaman pasar juga mencakup penguatan UMKM dan pengembangan keuangan syariah untuk memperluas akses pembiayaan.
Misbakhun mengingatkan bahwa target pertumbuhan 8% tidak mungkin tercapai tanpa koordinasi erat antarotoritas. Sementara itu, Purbaya menegaskan bahwa fokus utama KSSK adalah mencegah krisis sehingga mekanisme penjaminan ekstrem tidak perlu diaktifkan.
Melalui reformasi menyeluruh, integrasi kebijakan, dan pendalaman pasar yang konsisten, Indonesia berharap mampu membangun fondasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan kompetitif.
