Manyala.co – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Jakarta, Minggu (14/12/2025), di tengah perdebatan publik terkait proyek penulisan ulang sejarah nasional yang digagas pemerintah.
Peluncuran buku tersebut berlangsung di Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta. Buku ini disusun oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia dan difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menyatakan bahwa penulisan sejarah nasional merupakan bagian dari upaya negara merawat memori kolektif bangsa dan memperkuat jati diri Indonesia di tengah dinamika global. Ia menekankan peran sejarawan sebagai aktor utama dalam proses penulisan sejarah.
Fadli menyebut bahwa keterlibatan ratusan akademisi menjadi dasar legitimasi ilmiah proyek tersebut. Pemerintah, menurutnya, berperan sebagai fasilitator tanpa menggantikan otoritas keilmuan para sejarawan yang terlibat dalam penulisan.
Buku yang diluncurkan terdiri atas sepuluh jilid dan mencakup rentang sejarah panjang Indonesia. Pembahasannya dimulai dari prasejarah dan akar peradaban Nusantara, berlanjut ke interaksi global, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga era Reformasi dan konsolidasi demokrasi sampai 2024.
Fadli mengaitkan terbitnya buku ini dengan diaktifkannya kembali Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan. Direktorat tersebut sebelumnya tidak berfungsi dan dihidupkan kembali seiring pembentukan Kementerian Kebudayaan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut bahwa Direktorat Sejarah memiliki mandat utama untuk memproduksi karya sejarah nasional. Keberadaan lembaga tersebut, menurut Fadli, membuka ruang kerja yang lebih luas bagi para sejarawan untuk menyusun narasi sejarah secara sistematis.
Fadli mengakui bahwa proyek penulisan sejarah ini tidak terlepas dari polemik. Ia menyatakan bahwa kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan proses ilmiah yang wajar dalam penulisan sejarah.
Pemerintah, menurut Fadli, tidak mengklaim buku tersebut sebagai karya yang sempurna. Ia menyatakan bahwa buku sejarah nasional ini terbuka terhadap masukan, koreksi, dan kritik dari publik serta komunitas akademik.
Sebelumnya, Fadli menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah diperlukan karena selama sekitar 26 tahun terakhir Indonesia tidak menerbitkan pembaruan komprehensif mengenai perjalanan bangsa. Ia menyebut bahwa buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) terakhir diterbitkan pada 1984 dan dimutakhirkan secara terbatas pada 2008.
Meski demikian, Fadli menegaskan bahwa proyek sepuluh jilid ini tidak dimulai dari nol. Tim penulis tetap merujuk pada karya-karya sejarawan sebelumnya, termasuk SNI yang disusun oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo sejak 1974.
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menyatakan penolakan terhadap proyek penulisan ulang sejarah yang digagas pemerintah. AKSI menilai proyek tersebut berpotensi menghadirkan tafsir tunggal negara dan membuka ruang rekayasa terhadap masa lalu.
Hingga Minggu malam, belum ada tanggapan resmi pemerintah terkait tuntutan AKSI maupun rencana mekanisme pengawasan independen terhadap proses penulisan dan distribusi buku sejarah tersebut.
