Manyala.co – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, terlibat aktif dalam pembahasan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar di Jakarta pada Selasa malam, (16/12/2025).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025 yang dilaksanakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Forum ini menjadi bagian dari proses evaluasi capaian kinerja sekaligus perumusan arah kebijakan tahun berikutnya.
Andi Basmal mengikuti pembahasan sebagai anggota Komisi 5 yang berfokus pada bidang pembinaan hukum. Ia didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati. Komisi ini membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan penguatan sistem pembinaan hukum nasional.
Dalam forum tersebut, peserta membahas sebanyak 14 indikator program yang akan menjadi dasar perjanjian kinerja Kementerian Hukum pada 2026. Indikator tersebut mencakup peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum, tingkat kepatuhan hukum, kualitas regulasi, serta efektivitas tata kelola birokrasi.
Agenda pembahasan juga meliputi perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat, peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum, serta ketersediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di daerah. Selain itu, penguatan pembinaan hukum nasional menjadi salah satu fokus untuk memastikan sistem hukum berjalan lebih adil dan berkelanjutan.
Rapat tidak hanya membahas substansi program, tetapi juga merinci aspek teknis pelaksanaan. Setiap indikator kinerja dikaji berdasarkan target capaian, periode pelaksanaan, rencana aksi, kebutuhan data dukung, serta penanggung jawab masing-masing sasaran strategis.
Kementerian Hukum menempatkan penyusunan rencana aksi ini sebagai instrumen penting dalam memastikan kesinambungan kebijakan antara hasil evaluasi kinerja tahun berjalan dengan perencanaan tahun berikutnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterukuran kinerja organisasi.
Selain Andi Basmal dan Heny Widyawati, sejumlah pejabat Kanwil Kemenkum Sulsel juga terlibat dalam pembahasan di komisi lain. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, bergabung dalam Komisi 2 yang membahas isu pelayanan hukum. Sementara itu, Medy Zulqadri dan Oriza mengikuti pembahasan di Komisi 6 dengan fokus tugas yang berbeda.
Keterlibatan pejabat dari berbagai divisi ini mencerminkan upaya Kanwil Kemenkum Sulsel untuk berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan nasional. Partisipasi lintas bidang tersebut juga bertujuan memastikan kebijakan yang disusun relevan dengan kebutuhan daerah.
Rangkaian rapat koordinasi dan refleksi akhir tahun ini menjadi momentum penting bagi Kementerian Hukum untuk melakukan konsolidasi internal. Evaluasi atas capaian 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan langkah strategis yang lebih terukur dan terarah pada 2026.
Hingga Selasa malam, belum ada keterangan resmi mengenai target numerik akhir dari masing-masing indikator kinerja yang dibahas dalam forum tersebut. Namun, hasil pembahasan akan menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026.
