Manyala.co – Pemerintah Yordania mengonfirmasi bahwa Raja Abdullah II secara resmi menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Pengumuman itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Yordania pada Minggu, yang menyebut partisipasi tersebut sebagai bagian dari komitmen negara itu terhadap stabilitas regional.
Kementerian menyatakan dokumen keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza saat ini sedang ditinjau sesuai prosedur hukum dan konstitusional di Yordania. Proses tersebut diperlukan sebelum Raja Abdullah II dapat terlibat secara penuh dalam mekanisme pengambilan keputusan dewan.
Penerimaan undangan tersebut menandai dukungan Yordania terhadap rencana perdamaian komprehensif yang diajukan Presiden Trump. Pemerintah Yordania menyampaikan apresiasi atas peran Amerika Serikat dalam mendorong gencatan senjata di Gaza serta upaya untuk menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang di wilayah itu.
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk sebagai bagian dari rencana 20 poin yang diumumkan Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mengawasi masa transisi pascaperang. Dewan ini dirancang untuk memfasilitasi tata kelola sipil, stabilisasi keamanan, serta koordinasi rekonstruksi di wilayah yang terdampak konflik berkepanjangan.
Gedung Putih pada Jumat mengumumkan struktur komite yang akan mengawasi proses transisi tersebut. Mantan Wakil Menteri Otoritas Palestina, Ali Shaath, ditunjuk sebagai kepala Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for Gaza Administration/NCAG). Shaath telah memulai tugasnya dengan mengadopsi dan menandatangani pernyataan misi komite.
Selain NCAG, pemerintah AS membentuk Dewan Eksekutif Gaza untuk mendukung tata kelola dan penyediaan layanan publik. Dewan ini mencakup sejumlah tokoh internasional, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, utusan khusus Presiden Trump Steve Witkoff, serta Jared Kushner. Anggota lain yang diumumkan meliputi mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Negara Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, dan Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad.
Utusan khusus AS Steve Witkoff sebelumnya mengumumkan dimulainya fase kedua rencana gencatan senjata Gaza pada Rabu. Fase ini berfokus pada demiliterisasi wilayah, pembentukan tata kelola teknokratis, serta rekonstruksi infrastruktur sipil yang rusak akibat perang.
Fase pertama gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober. Hingga saat ini, konflik di Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya, menurut data yang disampaikan dalam rencana perdamaian tersebut. Angka-angka itu belum dapat diverifikasi secara independen hingga Minggu malam.
Keterlibatan Yordania dinilai signifikan mengingat peran historis negara itu dalam diplomasi Timur Tengah serta hubungan langsungnya dengan isu Palestina. Namun, efektivitas Dewan Perdamaian Gaza dan penerimaan rencana tersebut oleh para pihak yang bertikai masih akan bergantung pada implementasi di lapangan dan dukungan politik internasional yang berkelanjutan.
