Manyala.co – Peringatan soal potensi pecahnya Perang Dunia III kembali mencuat setelah Prancis dan Inggris mengambil langkah strategis terkait Ukraina. Dua negara anggota NATO itu menandatangani deklarasi niat untuk membangun pusat-pusat militer di wilayah Ukraina apabila gencatan senjata dengan Rusia dapat direalisasikan.
Tokoh politik pro-Kremlin, Viktor Medvedchuk, menilai langkah tersebut sebagai provokasi politik berskala besar. Medvedchuk, yang sejak 2022 meninggalkan Ukraina dan kini bermukim di Rusia, menyebut kebijakan itu berpotensi menggagalkan penyelesaian konflik sekaligus menyeret dunia ke perang global.
Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita pemerintah Rusia, Tass, Rabu (7/1/2026), Medvedchuk menegaskan bahwa rencana pengerahan kontingen multinasional NATO pascakonflik justru menciptakan prasyarat menuju konfrontasi berskala dunia.
Medvedchuk dikenal sebagai oligarki Ukraina yang memiliki kedekatan personal dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia diasingkan ke Rusia setelah menghadapi tuduhan pengkhianatan di Ukraina dan kemudian mendirikan gerakan sosial bernama Other Ukraine pada 2023, yang mengklaim sebagai organisasi publik non-partai.
Sikap keras juga datang dari Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Ia menuding negara-negara Barat, khususnya di Eropa, terus memicu sentimen anti-Rusia dan mendorong Ukraina agar tetap berhadapan dengan Moskow.
Lavrov menilai dukungan Barat terhadap Ukraina tidak didasari keyakinan akan keberhasilan strategi tersebut. Menurutnya, kontradiksi dan keraguan internal di kubu Barat justru dapat melemahkan langkah mereka sendiri.
Deklarasi yang ditandatangani di Paris itu, menurut pejabat Barat, bertujuan mencegah agresi Rusia di masa depan serta memperkuat kedaulatan Ukraina. Namun, Rusia dan sekutunya memandang kebijakan tersebut sebagai langkah yang meningkatkan risiko bentrokan langsung antara NATO dan Moskow.
Dokumen deklarasi bersama tersebut ditandatangani Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Isi kesepakatan mencakup rencana pengerahan pasukan multinasional serta pembangunan infrastruktur militer di Ukraina setelah tercapai kesepakatan damai.
Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan komitmen Washington untuk terus terlibat dalam pengawasan gencatan senjata dan memberikan jaminan keamanan tambahan bagi Ukraina.
Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menegaskan penolakan keras terhadap kehadiran militer Barat di Ukraina. Moskow menilai pengerahan pasukan asing sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas regional dan global.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengungkapkan bahwa Inggris dan Prancis akan membangun pusat-pusat militer serta fasilitas perlindungan senjata dan peralatan tempur di berbagai wilayah Ukraina guna mendukung kebutuhan pertahanan negara tersebut pascaperang.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut positif deklarasi itu. Ia menilai kesepakatan tersebut bukan sekadar pernyataan politik, melainkan memiliki substansi nyata berupa komitmen bersama dan rencana konkret dari negara-negara koalisi.
Pertemuan di Paris juga menghasilkan seruan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina, termasuk pengisian ulang persediaan senjata serta menjaga kekuatan militer nasional yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 800.000 personel.
Ketegangan antara Rusia dan NATO sendiri berakar panjang sejak era Perang Dunia II. NATO dibentuk untuk menghadapi Uni Soviet, dan setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, aliansi tersebut terus meluas ke Eropa Timur, termasuk negara-negara bekas blok Soviet.
Rusia memandang ekspansi NATO sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Ukraina memang bukan anggota NATO, namun sejak 2008 wacana keanggotaan negara itu terus mengemuka dan ditentang keras oleh Moskow.
Ketegangan memuncak ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022. Rusia menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, sementara Amerika Serikat dan sekutunya menegaskan hak setiap negara untuk menentukan aliansi militernya sendiri.
Langkah terbaru NATO melalui deklarasi Paris kini dinilai menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Rusia–Ukraina, dengan implikasi geopolitik yang berpotensi melampaui kawasan Eropa Timur.
