Manyala.co – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, resmi mengundurkan diri dari jabatannya, kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Senin (19/1/2026). Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyiapkan tiga kandidat sebagai pengganti, termasuk Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah akan mengirim surat presiden (surpres) ke DPR RI yang berisi daftar kandidat untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. “Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan Surpres ke DPR, karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test,” katanya.
Proses pergantian Deputi Gubernur BI menjadi perhatian publik karena posisi ini strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan kebijakan ekonomi Indonesia. Keputusan pengunduran diri Juda Agung belum dijelaskan secara rinci terkait alasan pribadi atau profesional, namun langkah ini segera diikuti proses seleksi resmi pengganti.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, Senin (19/1/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan 15 orang diamankan dalam operasi tertutup, termasuk sembilan orang yang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujarnya. OTT ini menjadi kasus kedua yang ditangani KPK sepanjang 2026, setelah operasi serupa terhadap sejumlah pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Utara.
Pihak KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami konstruksi perkara serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Status hukum para terperiksa akan ditetapkan setelah seluruh proses pemeriksaan rampung.
Pergantian Deputi Gubernur BI dan OTT KPK menunjukkan dinamika politik dan ekonomi di Indonesia. Posisi strategis di Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi, suku bunga, dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, operasi KPK menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan menegakkan transparansi dalam pengelolaan proyek publik.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai waktu penentuan pengganti Deputi Gubernur BI dan hasil pemeriksaan KPK atas kasus Madiun.
