Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti pembahasan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara virtual untuk memperkuat akuntabilitas dan pengendalian intern di lingkungan kementerian.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi mengikuti kegiatan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Wilayah I pada Senin (19/1/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti dari Jambi oleh jajaran pimpinan serta pegawai terkait.
Kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jambi Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Ermasdon. Seluruh jajaran mengikuti pembahasan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan internal.
Pembahasan tersebut difokuskan pada evaluasi dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan APIP, khususnya yang berada dalam lingkup Inspektorat Wilayah I. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal hingga periode tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan internal secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan materi dan arahan dari Inspektur Wilayah I Morina Harahap. Ia menyampaikan pentingnya komitmen satuan kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan APIP juga menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Penekanan diberikan pada pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat regulasi, efektif, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip pengawasan internal pemerintah.
Kanwil Kemenkum Jambi mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap peran Inspektorat Jenderal dalam memastikan pengawasan internal berjalan optimal. Melalui forum ini, diharapkan setiap satuan kerja dapat mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan secara konsisten dan terukur.
Kegiatan pembahasan ini juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Inspektorat Wilayah I dan satuan kerja di daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak lanjut serta memastikan kesamaan pemahaman atas mekanisme dan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Hingga kegiatan berakhir, belum disampaikan rincian kuantitatif mengenai jumlah temuan atau persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Namun, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
