Manyala.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan timbulan sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan meminta pengelola dapur mengolah sampah secara mandiri untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan sampah dapur MBG di wilayah tersebut.
“Tentu (MBG) ada, ada pengaruhnya ya (terhadap timbulan sampah). Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan BGN untuk wilayah Jawa Tengah untuk bersama-sama dengan Dinas LH Kabupaten Kota se-Jawa Tengah,” ujar Widi saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/2026).
Ia menambahkan pelatihan pengelolaan sampah telah disiapkan bagi dapur-dapur MBG. “Sebenarnya sudah sudah ada upaya-upaya yaitu menyiapkan untuk pelatihan-pelatihan kepada dapur-dapur MBG untuk mengolah sampah itu,” katanya.
Menurut Widi, metode pengolahan yang ditawarkan antara lain pemanfaatan sisa bahan makanan sebagai pakan magot, penggunaan komposter, serta pengolahan melalui lubang biopori khusus sampah organik. “Sudah banyak inovasi yang kita tawarkan ya seperti misalnya untuk magot ya. Kemudian jadi komposter, ada juga yang bisa masuk ke biopori ya khusus organik,” ungkapnya.
DLHK Jawa Tengah belum memiliki data rinci mengenai volume timbulan sampah dari aktivitas SPPG karena sifatnya fluktuatif. Namun, Widi memastikan jumlah sampah meningkat seiring bertambahnya dapur MBG di berbagai daerah di Jawa Tengah.
“Kami belum data ya secara detailnya ya karena ini kan fluktuatif ya, tapi jumlah dapur SPPG juga naik kan, tentu ini punya pengaruh ya terhadap jumlah timbulan sampah,” ujarnya.
Ia menegaskan pengelolaan sampah harus dilakukan dari sumbernya agar tidak seluruhnya dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sejumlah TPA di Jawa Tengah dilaporkan telah mengalami kelebihan kapasitas, meski tidak disebutkan angka detail daya tampung maupun tingkat keterisiannya.
“Jadi kita tidak bisa mengandalkan sampah itu diambil terus dikelola terus bawa ke TPA,” lanjutnya.
Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pengelola dapur MBG, tetapi juga pasar tradisional, kawasan wisata, hingga perkantoran. Pemerintah daerah menilai pengendalian sampah di tingkat hulu lebih efektif dibanding mengandalkan pengangkutan dan penimbunan di TPA.
Terkait sisa makanan siswa yang tidak habis dikonsumsi, Widi mendorong sekolah dan masyarakat untuk mengelola sampah organik secara produktif. “Iya, sisa makanan kan bisa dikelola untuk magot ya. Ya, inilah yang kita tuntut semua lapisan masyarakat itu untuk bisa melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya gitu,” tegasnya.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Seiring perluasan cakupan program, jumlah dapur SPPG juga bertambah di berbagai kabupaten dan kota.
Hingga Selasa malam, belum ada data resmi yang dirilis pemerintah provinsi mengenai total volume tambahan sampah akibat program tersebut maupun target pengurangan sampah melalui skema pengelolaan mandiri.
