Manyala.co — Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Haris Fatgehipon menyatakan eskalasi kekerasan bersenjata di Papua telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan dan mendesak pemerintah menempuh langkah komprehensif untuk melindungi warga sipil.
Abdul Haris, profesor di bidang resolusi konflik dan perdamaian, menilai konflik yang berlarut-larut menempatkan masyarakat sipil dalam posisi paling rentan. Ia menyebut korban tidak hanya berasal dari warga setempat, tetapi juga aparat keamanan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta pekerja transportasi udara sipil.
“Ketika guru, tenaga kesehatan, pilot, dan warga sipil menjadi sasaran, maka konflik ini sudah melampaui batas politik dan keamanan. Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus segera diakhiri,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).
Ia menegaskan negara tidak boleh membiarkan situasi berlarut-larut. Menurutnya, kelompok bersenjata di Papua secara jumlah bukan kekuatan besar, namun konflik yang tidak ditangani secara komprehensif membuat mereka tetap berkembang.
“Jangan sampai negara terlihat kalah oleh kelompok bersenjata yang bergerilya. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dan kapasitas menghadapi perang gerilya. Ditambah dukungan teknologi seperti drone, seharusnya deteksi dan pengamanan bisa dilakukan lebih efektif,” kata Abdul Haris.
Ia menyoroti sejumlah insiden kekerasan terbaru, termasuk pembunuhan dua kru pesawat sipil di Bandara Koroway, Papua Selatan, serta penembakan terhadap personel TNI di wilayah Tembagapura. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga HAM internasional perlu melihat kasus-kasus ini secara seimbang. Jangan hanya fokus pada dugaan pelanggaran aparat, tetapi juga pada kekerasan brutal yang dilakukan kelompok separatis,” tegasnya.
Hingga Minggu malam, belum ada pernyataan resmi tambahan dari aparat keamanan terkait rincian terbaru insiden yang disebutkan. Konflik bersenjata di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade dengan intensitas yang fluktuatif, melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata di sejumlah wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Selain pendekatan keamanan, Abdul Haris mendorong pemerintah pusat mengedepankan strategi menyeluruh yang mencakup aspek kesejahteraan, sosial budaya, serta dialog. Ia mencontohkan pengalaman penyelesaian konflik di Aceh dan Maluku sebagai referensi penting.
“Pengalaman Aceh dan Maluku menunjukkan bahwa dialog adalah kunci penting dalam mengakhiri konflik. Papua juga harus diberi ruang dialog yang serius dan bermartabat,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa konflik bersenjata yang berkepanjangan berpotensi menyeret masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan remaja, dalam penggunaan senjata api. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuka celah bagi jaringan perdagangan senjata lintas negara.
“Dalam konflik Ambon, kita melihat anak-anak usia sekolah mampu menggunakan senjata api dan membuat senjata rakitan. Jika konflik Papua tidak segera diselesaikan, risiko kemanusiaan seperti ini akan terulang,” katanya.
Abdul Haris menekankan perhatian negara terhadap Papua tidak boleh bersifat reaktif atau hanya muncul ketika terjadi korban dan sorotan media. Ia menilai penyelesaian berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang yang terintegrasi antara pendekatan keamanan dan pembangunan sosial.
