Manyala – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan wajah kota secara menyeluruh.
Tak hanya berfokus pada penataan fisik, Munafri menyoroti pentingnya tertib administrasi hingga penataan parkir liar sebagai fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam penyampaiannya, ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah, tertib Administrasi. Secara khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), harus berjalan selaras dalam menata kawasan perkotaan, termasuk penertiban dan pengawasan gudang-gudang yang kerap luput dari kontrol administratif.
Menurutnya, persoalan tata ruang dan aktivitas pergudangan bukan sekadar isu teknis, tetapi berkaitan langsung dengan ketertiban kota, potensi kemacetan, hingga dampak sosial di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Munafri juga mendorong penguatan peran camat dan lurah sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat wilayah. Ia menilai, keberhasilan program penataan kota tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif aparat kewilayahan yang memahami langsung kondisi dan dinamika di lapangan.
“Camat dan lurah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga mampu menjadi problem solver yang responsif terhadap berbagai persoalan warga,” imbuh Munafri, Selasa (7/4/2026).
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara ketegasan regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran wilayah, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin berupaya menghadirkan tata kelola kota yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita mau tertib administrasi, penataan gudang hingga penguatan peran Camat dan Lurah sangat penting,” katanya.
Wali Kota Makassar, menegaskan pentingnya peran camat dan lurah sebagai penanggung jawab wilayah yang memahami secara detail kondisi daerahnya, mulai dari data masyarakat, keberadaan sekolah, hingga aktivitas investasi.
Menurutnya, pemahaman menyeluruh tersebut penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertabrakan dengan kondisi di lapangan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan dan aspek legalitas.
“Pastikan semua yang berjalan di wilayah itu sesuai aturan, tidak ada yang melanggar, dan semua terdata dengan baik,” tegas Munafri.
Salah satu perhatian serius yang disoroti adalah keberadaan gudang dan aktivitas logistik di dalam kota, khususnya di wilayah Tallo, serta di Kecamatan lain.
Dia mengungkapkan adanya praktik parkir kendaraan ekspedisi di badan jalan yang meresahkan warga dan memicu kemacetan.
“Sering kali sopir membawa pulang mobil dan diparkir di lorong atau pinggir jalan. Ini menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Tidak boleh ada lagi aktivitas seperti ini tanpa izin,” pesan tegas Munafri.
Sejak ini, persoalan menjadi keluhan masyarakat soal gudang logistik di utara kota. Oleh sebab itu, Appi meminta agar setiap laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama dinas terkait.
“Termasuk melakukan penertiban secara tegas terhadap aktivitas yang melanggar aturan,” tegasnya.
Selain penegakan aturan, politisi Golkar itu juga mendorong camat dan lurah untuk terus berkoordinasi dengan Dinas terkait agar menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik.
Ia menilai tantangan pelayanan masyarakat semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik di tingkat wilayah.
“Waktu 24 jam pun tidak cukup kalau tidak dikelola dengan baik. Maka dibutuhkan sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif,” jelasnya.
Munafri juga mengingatkan agar para camat dan lurah tidak bekerja sendiri atau bersifat “One man show” atau situasi di mana seseorang mengerjakan hampir seluruh tugas, tanggung jawab, atau pengambilan keputusan sendirian tanpa melibatkan tim.
Appi menekankan pentingnya pendelegasian tugas dalam struktur pemerintahan agar pelayanan tetap berjalan meski ada pejabat yang berhalangan.
“Jangan semua pekerjaan ditumpuk pada satu orang. Ini kerja tim. Harus ada distribusi tugas yang jelas agar pelayanan tetap berjalan,” terangnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kepemimpinan di wilayah harus menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur, khususnya generasi muda, untuk membangun kemampuan leadership dan kerja tim.
Di sisi lain, Munafri turut menyoroti penataan taman di wilayah kota yang dinilai masih belum optimal. Ia meminta camat dan lurah untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup guna memperjelas pembagian tanggung jawab dalam pengelolaannya.
“Jangan ada yang ambigu, harus jelas siapa yang bertanggung jawab agar taman-taman kita terawat dengan baik,” katanya.
Ia juga menegaskan agar program “Jumat Bersih” tetap dijalankan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa kebersihan harus dimulai dari kesadaran individu dan diperkuat melalui peran aktif RT/RW sebagai ujung tombak di masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi, Munafri mengungkapkan rencana Pemerintah Kota Makassar, untuk memberikan penghargaan kepada kelurahan terbaik dan terbersih pada peringatan hari jadi Kota Makassar mendatang.
“Insya Allah di bulan November, kita akan umumkan kelurahan terbersih dan terbaik dengan hadiah yang fantastis,” pungkasnya.
