Empat kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi tersebut melibatkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), dengan tuntutan yang berbeda-beda.
Manyala — Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Sedikitnya empat kelompok akan menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Keempat kelompok tersebut membawa tuntutan yang berbeda. AMPB dan AMDB antara lain menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor, sementara GERAM membawa 10 tuntutan. Adapun RMP4 datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
AMPB Tuntut RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta meminta hukuman mati bagi koruptor.
AMPB juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, mereka meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang disoroti adalah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, memastikan massa Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Vander saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/8/2026).
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan, massa Pati tidak membawa agenda untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kita aksi fokus di depan DPR RI ya, dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu,” tuturnya.
AMDB Bawa Tuntutan RUU Perampasan Aset hingga Harga Kebutuhan Pokok
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tiga tuntutan dalam aksi, yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman mati bagi koruptor, serta mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026). Setelah itu, mereka akan bergabung dengan AMPB dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis.
AMDB juga menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening yang digunakan untuk menampung donasi warga Pati.
GERAM Bawa 10 Tuntutan
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa 10 tuntutan dalam aksi 27 Agustus.
Tuntutan tersebut meliputi:
- Mengadili Prabowo-Gibran dan meminta pertanggungjawaban politik serta hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
- Menghentikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengevaluasi transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
- Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
- Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
- Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional sekaligus mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
- Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
- Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon.
- Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik.
- Menyita seluruh aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
GERAM terdiri dari sejumlah elemen, antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB. Mereka juga meminta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog.
RMP4 Dukung Program Prabowo dan MBG
Berbeda dengan tiga kelompok sebelumnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.
RMP4 menyiapkan 500 tiket keberangkatan dari Bangkalan, Jawa Timur, menuju Jakarta.
Salah satu program yang mereka dukung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator RMP4 Ali mengatakan program tersebut membantu masyarakat karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari, sementara uang saku dapat ditabung.
Meski mendukung, RMP4 meminta program MBG tetap dievaluasi dan sejumlah dapur diperbaiki.
“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” kata Ali.
Massa RMP4 berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales.
Jelang Demo, Massa Pati Hadapi Sejumlah Kendala
Persiapan aksi juga diwarnai sejumlah kejadian yang melibatkan massa AMPB.
Polda Metro Jaya meminta penundaan transaksi rekening yang digunakan AMPB untuk menampung donasi masyarakat sejak Jumat (21/8/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan langkah tersebut bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi selama lima hari kerja untuk menyelidiki aliran dana yang masuk.
Polisi juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial dalam proses penyelidikan.
Selama rekening tersebut tidak dapat digunakan, warga Pati tetap menghimpun bantuan secara langsung melalui posko di depan Gedung DPR/MPR RI.
Bus dari Pati Disebut Dicegat Polisi
Koordinator AMPB Teguh Istianto menyebut empat bus yang membawa sekitar 200 warga Pati dicegat aparat kepolisian tidak lama setelah meninggalkan wilayah Pati pada Rabu (26/8/2026).
Teguh mengatakan bus-bus tersebut dihentikan dan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Meski demikian, ia memastikan massa AMPB yang sudah berada di Jakarta tetap akan mengikuti aksi pada Kamis.
Bus Rombongan Dilempari Batu
Rombongan AMPB juga mengalami insiden dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang membawa 17 orang dari Pati disebut dilempari batu dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang, sekitar pukul 11.00 WIB.
Menurut Vander, dua orang yang mengenakan pakaian tertutup dan masker melempar batu paving block ke arah bus.
“Ada dua oknum orang yang tidak dikenal menggunakan hoodie dan juga penutup muka atau masker melempari kami menggunakan batu sehingga mengganggu perjalanan kami,” kata Vander.
Akibat kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka ringan karena terkena pecahan kaca.
AMPB juga mengaku menghadapi kendala lain, termasuk akun TikTok dan WhatsApp milik Botok yang tidak dapat diakses serta bus rombongan dari Jawa Tengah yang disebut dibatalkan secara mendadak.
Namun, AMPB menyatakan kendala tersebut tidak menghentikan mereka untuk tetap menggelar aksi.
Massa AMPB Tinggalkan Depan DPR
Persiapan demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Rabu (26/8/2026) malam juga diwarnai negosiasi antara perwakilan AMPB dan polisi.
Setelah bernegosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Dr. Reynold Elisa Partomuan Hutagalung, rombongan AMPB bersedia meninggalkan lokasi.
Dalam negosiasi tersebut, AMPB meminta personel yang menggunakan gas air mata dibubarkan.
“Kami mohon teman-teman yang menggunakan tadi gas air mata dibubarkan. Dan kami mau pulang, biar kita sama-sama bubarkan, jadi hanya perwakilan aja di sini,” ucap perwakilan AMPB.
Permintaan tersebut disanggupi Reynold.
“Oke. Pasti (kami bubarkan petugas yang menggunakan gas air mata),” jawab Reynold.
Setelah kesepakatan, logistik aksi dipindahkan dari depan gerbang utama ke trotoar di sisi gerbang. Sebagian pengemudi ojek online (ojol) tetap berada di lokasi untuk menjaga bantuan logistik yang dihimpun dari masyarakat.
Bus yang membawa rombongan AMPB kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.12 WIB.
Persiapan Demo Sempat Memanas
Situasi di depan Gedung DPR RI pada Rabu (26/8/2026) sore juga sempat memanas.
Awalnya, massa AMPB bersama puluhan pengemudi ojol berkumpul di posko AMPB dan menyusun bantuan logistik yang diberikan masyarakat.
Situasi berubah setelah sekitar 20 orang dari Aliansi Masyarakat Sipil Jakarta datang menggunakan mobil komando sekitar pukul 14.30 WIB.
Mereka menggelar aksi dan menyerukan agar masyarakat yang datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi 27 Agustus tidak membuat kericuhan.
Orasi tersebut mendapat sorakan dari sejumlah pengemudi ojol yang berada di lokasi. Para pengemudi ojol mengaku tersinggung dan menilai pernyataan tersebut tidak menghormati persiapan massa AMPB.
Ketegangan kemudian meningkat hingga polisi membentuk barikade di antara kedua kelompok untuk mencegah bentrokan.
Massa Aliansi Masyarakat Sipil Jakarta akhirnya membubarkan diri dan berjalan menuju Mal Senayan Park. Aksi tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Polisi Perketat Jalur Menuju Jakarta
Menjelang aksi, kepolisian memperketat pengawasan di sejumlah jalur yang berpotensi menjadi akses massa dari luar Jakarta.
Pengawasan dilakukan mulai dari Tol Merak-Tangerang, Jalan Raya Serang, pintu masuk wilayah Bekasi, terminal, hingga stasiun kereta api.
Polresta Tangerang memperkuat patroli dan pemantauan di Tol Merak-Tangerang serta Jalan Raya Serang untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Lampung dan wilayah Sumatera.
Bus dan truk bak terbuka menjadi salah satu jenis kendaraan yang mendapat perhatian lebih. Polisi menyebut kendaraan tersebut kerap digunakan massa aksi menuju lokasi demonstrasi, terutama pelajar.
Sementara itu, Polres Metro Bekasi menyatakan akan melakukan penyekatan secara selektif di sejumlah pintu masuk wilayah Kabupaten Bekasi.
Personel telah disiagakan di pintu masuk dan terminal untuk memeriksa orang-orang yang dinilai mencurigakan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi barang berbahaya maupun pihak yang berupaya memanfaatkan aksi untuk melakukan tindakan anarkis.
Polisi juga memantau jalur kereta api serta informasi yang beredar di media sosial.
Di Bekasi, polisi menyebut tengah melacak pihak yang menyebarkan ajakan untuk melakukan kerusuhan atau tindakan anarkis.
Sumber: Kompas
