Jakarta, Manyala — Anggota DPR RI menyoroti pemerataan pembangunan dan penguatan perpustakaan di tingkat kabupaten/kota, termasuk kondisi daerah yang belum memiliki kelembagaan perpustakaan yang memadai. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan terkait pengembangan budaya baca dan literasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, La Tinro mengapresiasi adanya tambahan anggaran untuk pengadaan buku bacaan yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 10 ribu eksemplar. Menurutnya, penambahan koleksi buku sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk meningkatkan akses terhadap bahan bacaan berkualitas di berbagai daerah.
“Tambahan anggaran untuk buku bacaan ini sangat kami apresiasi karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar La Tinro.
Namun, La Tinro mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah melakukan inventarisasi kondisi perpustakaan di setiap kabupaten/kota. Ia menilai pemetaan tersebut penting agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
Menurutnya, kondisi perpustakaan di setiap daerah tidak sama. Ada kabupaten/kota yang fasilitas perpustakaannya sudah baik, namun masih terdapat daerah yang kondisinya kurang memadai bahkan belum memiliki fasilitas perpustakaan yang layak.
“Apakah di setiap kabupaten/kota sudah dilakukan inventarisasi? Misalnya, daerah mana yang kondisi perpustakaannya baik, sedang, atau masih kurang,” kata La Tinro.
Ia juga menyinggung masih adanya kabupaten/kota yang belum memiliki perangkat kelembagaan atau dinas yang secara khusus menangani urusan perpustakaan. Menurutnya, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai dapat menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
La Tinro kemudian mendorong agar program bantuan pembangunan maupun penguatan perpustakaan daerah terus dilanjutkan, khususnya bagi kabupaten/kota yang hingga kini belum memiliki fasilitas perpustakaan yang memadai.
Ia berharap pemerintah memiliki skema yang lebih terarah dalam menentukan penerima bantuan, sehingga daerah yang paling membutuhkan dapat menjadi prioritas.
“Harapannya, bantuan kepada kabupaten/kota yang belum memiliki perpustakaan yang memadai dapat terus diberikan. Harus ada pemetaan dan prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah,” tegasnya.
Soroti Status dan Insentif Relawan Literasi
Selain persoalan infrastruktur dan koleksi buku, La Tinro juga memberikan perhatian terhadap keberadaan relawan literasi yang berperan membantu masyarakat dalam meningkatkan budaya membaca dan kemampuan literasi.
Ia mempertanyakan mekanisme pengangkatan serta status para relawan tersebut. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai masa kerja, pola penugasan, hingga bentuk dukungan yang diberikan kepada mereka.
“Apakah pengangkatan relawan ini dilakukan setiap tahun atau mereka dipanggil ketika memang dibutuhkan? Kemudian, apakah mereka mendapatkan insentif, uang perjalanan, atau bentuk dukungan lainnya?” tanyanya.
La Tinro juga mempertanyakan apakah para relawan telah dibekali dengan materi dan kemampuan yang cukup sebelum terjun ke masyarakat. Menurutnya, relawan literasi tidak hanya membutuhkan semangat untuk membantu, tetapi juga perlu memiliki pengetahuan dan perangkat pendukung agar kegiatan literasi dapat berjalan efektif.
Ia berharap pemerintah memberikan pembekalan yang memadai kepada para relawan, termasuk materi yang dapat disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Apakah mereka sudah disiapkan dengan materi-materi yang perlu disampaikan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan literasi? Kami berharap ada penjelasan yang lebih luas sehingga kami dapat memahami mekanisme dan dukungan terhadap para relawan ini,” ujar La Tinro.
La Tinro menegaskan, DPR akan terus mendorong penguatan program literasi, baik melalui peningkatan fasilitas perpustakaan, penyediaan bahan bacaan maupun dukungan terhadap para pegiat dan relawan literasi di daerah.
Menurutnya, pemerataan akses terhadap buku dan layanan perpustakaan harus menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas literasi.
