Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkap adanya dugaan praktik suap yang melibatkan sejumlah kepala sekolah (kepsek) dan kepala bidang (kabid) di lingkungan pemerintahan kota. Menurutnya, beberapa pejabat menawarkan sejumlah uang agar tidak dimutasi dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini harus dihentikan demi menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.
Munafri menegaskan bahwa sistem pemerintahan harus berjalan berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan karena transaksi uang atau lobi-lobi politik. Ia mengaku tidak akan memberi toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba mempertahankan jabatan dengan cara yang tidak etis. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam praktik ini.
Sebagai langkah nyata, Munafri akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan tertentu benar-benar memiliki kapasitas dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara ini, ia berharap dapat mencegah terjadinya praktik jual beli jabatan yang dapat merugikan masyarakat.
Menurutnya, mutasi dalam pemerintahan adalah hal yang wajar dan bagian dari penyegaran organisasi. Ia meminta para pejabat untuk menerima keputusan mutasi dengan profesionalisme, bukan justru mencari cara agar tetap bertahan di posisi mereka. Jika merasa layak mempertahankan jabatan, para pejabat seharusnya menunjukkan kinerja yang baik, bukan melakukan transaksi yang melanggar etika dan aturan.
Munafri juga mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi publik sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan. Ia membuka ruang bagi siapa saja yang ingin melaporkan dugaan transaksi dalam mutasi jabatan. Laporan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki sistem birokrasi yang ada.
Selain itu, ia akan segera mengumpulkan seluruh kepala OPD, kepala sekolah, dan pejabat terkait untuk memberikan arahan langsung mengenai pentingnya integritas dalam pemerintahan. Munafri ingin memastikan bahwa seluruh pejabat memahami bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat, bukan sekadar mempertahankan jabatan dengan cara yang tidak benar.
Sebagai pemimpin baru Kota Makassar, Munafri berkomitmen untuk memberantas praktik suap dan transaksional dalam birokrasi. Ia ingin memastikan bahwa setiap pejabat dipilih dan dipertahankan berdasarkan kapabilitas, bukan karena kedekatan atau imbalan tertentu. Dengan langkah ini, ia berharap pemerintahan Kota Makassar dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kepala sekolah SD, SMP, konyol ini, bahkan ada yang sampai Kabid. Bukan orang tawarkan tapi dia menawarkan dirinya, (bilang) ‘berapa saya bayar kalau masih tinggal tetap di sini, pak’. Coba bayangkan, di mana mental, apa yang kita mau harapkan dari orang seperti ini. Tidak ada,” ujar Appi usai menyampaikan penggantian sejumlah Plt kepala OPD di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (4/3/2025).
Dengan adanya kebijakan tegas ini, Munafri optimistis bahwa perubahan positif dapat terwujud dalam birokrasi Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan, dan setiap pejabat harus bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan kota.
