Manyala.co – Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun, menyusul komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi membenarkan penggunaan APBN tersebut. “Iya (pakai APBN),” ujarnya usai konferensi pers stimulus Ramadan Idul Fitri di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut Prasetyo, teknis pelunasan utang masih dalam tahap finalisasi. Proses negosiasi dan pembicaraan teknis dipimpin oleh Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani. “Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyatakan persoalan pelunasan utang telah memperoleh komitmen dari Presiden. “Sudah, sudah beres kan, waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres,” kata Bobby di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2). Ia menambahkan tata laksana pembayaran masih dirumuskan bersama pemerintah.
Total utang proyek kereta cepat tersebut mencapai Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank dengan tingkat bunga 2 persen per tahun. Skema pinjaman ini menjadi komponen utama struktur pendanaan proyek.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS), lebih tinggi dari target awal sebesar 6 miliar dolar AS. Dengan demikian, terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp20,05 triliun menggunakan asumsi kurs Rp16.707,5 per dolar AS.
Pembayaran cost overrun disepakati dengan komposisi 60 persen ditanggung konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh konsorsium China. Porsi 60 persen setara 720 juta dolar AS, sedangkan 40 persen sekitar 480 juta dolar AS.
Konsorsium Indonesia diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang memegang 60 persen saham proyek. PSBI terdiri atas sejumlah badan usaha milik negara, yakni KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Dalam struktur tersebut, KAI menjadi pemegang saham mayoritas.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek infrastruktur strategis nasional yang mulai beroperasi komersial pada 2023. Pemerintah sebelumnya menyatakan proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta–Bandung.
Namun, pembengkakan biaya dan skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik dan parlemen. Hingga Selasa sore, pemerintah belum merinci mekanisme teknis pembayaran utang melalui APBN, termasuk pos anggaran yang akan digunakan serta dampaknya terhadap defisit fiskal tahun berjalan.
