Manyala.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti penerapan Undang-Undang Minerba yang baru disahkan, khususnya terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan perlakuan khusus bagi UMKM dan koperasi agar tidak diperlakukan sama dengan pengusaha besar dalam hal izin usaha pertambangan (IUP).
Dalam acara halal bihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025), Bahlil menekankan bahwa undang-undang ini seharusnya adil dan memberikan kesempatan bagi sektor UMKM untuk berkembang. “Undang-undang ini kami perjuangkan agar UMKM dan koperasi mendapatkan perlakuan privilege dari negara,” ujar Bahlil.
Namun, Bahlil juga menyoroti Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang turut mengurus pengembangan UMKM dan koperasi. Ia meminta agar Maman memastikan bahwa izin usaha pertambangan yang diterbitkan untuk UMKM harus dijalankan secara bertanggung jawab. “Tapi Pak Maman, kalau main di bawah, lapor-lapor juga sama ESDM. Jangan goyangnya, ya boleh goyang, tapi ya pemberitahuan lah,” ucap Bahlil, merujuk pada pentingnya transparansi dalam penerbitan izin.
DPR Usul Rotasi Hakim di Jawa Untuk Tangkal Kasus Suap
Kasus suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, dan tiga hakim dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) membuat Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, prihatin. Adies menekankan bahwa hakim seharusnya menjadi panutan dalam menegakkan keadilan dan harus bersih dari praktik korupsi. Ia berharap kasus seperti ini tidak terulang di masa depan.
“Para hakim itu semestinya harus bersih, harus benar-benar bersih,” kata Adies. Meskipun demikian, ia meyakini bahwa dari total 8.000 hakim, mayoritasnya memiliki integritas yang tinggi dan tidak terkontaminasi dengan suap atau korupsi.
Menanggapi kasus tersebut, Adies mengusulkan agar dilakukan rotasi hakim antara pulau Jawa dan luar Jawa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. “Mungkin bisa suatu saat ditukar hakim yang di luar itu masuk ke sini, yang di Jawa dikeluarkan semua biar merasakan semua,” usul Adies. Selain itu, ia juga mendorong agar seleksi hakim, terutama yang ditempatkan di Jawa, diperketat.
Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus suap ini, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beberapa pengacara, serta tiga hakim yang terlibat dalam putusan vonis lepas kasus korupsi ekspor CPO.
