Manyala.co – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan anggaran pendidikan 2026 meningkat dan tidak dipangkas untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menyatakan alokasi justru bertambah melalui usulan anggaran tambahan.
Pernyataan itu disampaikan Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (20/2/2026), sebagaimana dikutip dari siaran pers kementerian.
“Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas Pendidikan,” kata Mu’ti.
Ia menegaskan anggaran di kementeriannya tidak berkurang sedikit pun akibat implementasi MBG. “Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan),” ujarnya.
Anggaran Biaya Tambahan (ABT) merupakan alokasi tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak. Mu’ti menyebutkan, pada 2026 kementeriannya telah mencantumkan lebih dari Rp14 triliun dalam APBN untuk program revitalisasi satuan pendidikan.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk lebih dari 11.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan akan ada tambahan anggaran revitalisasi untuk 60.000 satuan pendidikan.
“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan, tahun ini, kita akan ada revitalisasi untuk 71.000 sekian Satuan Pendidikan,” kata Mu’ti.
Menurut dia, progres pembangunan pada satuan pendidikan yang direvitalisasi telah mencapai 93 persen untuk proyek yang ditargetkan selesai 100 persen. Namun, ia tidak merinci jumlah sekolah yang telah rampung sepenuhnya hingga saat ini.
Selain revitalisasi fisik, kementerian juga menjalankan program digitalisasi pendidikan. Salah satu program utama adalah distribusi Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID), perangkat pembelajaran yang memungkinkan interaksi digital dalam proses belajar mengajar dan terintegrasi dengan Learning Management System (LMS).
“Tahun 2026, kami akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325.000 Satuan Pendidikan,” kata Mu’ti.
Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, yang bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik. Kebijakan tersebut sempat memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan mengenai potensi pengalihan anggaran sektor lain, termasuk pendidikan.
Mu’ti menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar dalam konteks anggaran kementeriannya. Ia tidak merinci total pagu anggaran pendidikan nasional 2026, maupun besaran tambahan ABT yang diajukan, dan hingga kini belum ada rincian resmi tambahan anggaran yang disahkan dalam APBN perubahan.
Pemerintah sebelumnya berkomitmen mempertahankan alokasi minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sesuai amanat konstitusi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan tambahan dari Kementerian Keuangan mengenai rincian final anggaran pendidikan 2026 pasca-usulan ABT tersebut.
