Manyala.co – BPJS Kesehatan mengungkapkan masih adanya ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di fasilitas layanan primer di Indonesia. Dalam rapat Panitia Kerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Komisi IX DPR pada Rabu (26/11/2025), Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati menyampaikan bahwa 454 puskesmas tidak memiliki dokter umum. Selain itu, sebanyak 2.735 puskesmas atau 26,98 persen tidak memiliki dokter gigi.
Lily menjelaskan bahwa kekurangan dokter gigi merupakan salah satu persoalan utama dalam penguatan layanan primer. Ketimpangan tersebut, menurutnya, juga terlihat di klinik pratama. Sebanyak 241 klinik atau 3,63 persen hanya memiliki satu dokter umum, sementara 1.183 klinik atau 17,84 persen tidak memiliki dokter gigi. Kondisi ini disebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan masih jauh dari merata di berbagai daerah.
Sebagai respons, BPJS Kesehatan menyiapkan lima langkah penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Program pertama adalah koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sarana, prasarana, serta menambah tenaga kesehatan, terutama di puskesmas. Langkah kedua berupa advokasi kepada pemerintah daerah agar menambah jumlah FKTP di wilayah terpencil dan kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Langkah ketiga adalah kolaborasi dengan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis, terutama dokter. Upaya keempat berupa penyesuaian proses kredensial dan rekredensial sesuai regulasi terbaru. Sementara itu, program kelima berfokus pada penguatan layanan promotif dan preventif di FKTP agar masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan kuratif.
Isu kekurangan tenaga kesehatan bukan hal baru bagi pemerintah. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 yang digelar di Jakarta Selatan pada 12 November 2025, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menegaskan bahwa Indonesia masih mengalami defisit dokter gigi dan dokter spesialis. Ia menyebut hanya 61 persen puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional. Selain itu, baru 74 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) yang dilengkapi tujuh dokter spesialis dasar.
Budi menambahkan bahwa pemerataan tenaga kesehatan menjadi tantangan besar, terutama karena banyak daerah terpencil kesulitan menarik tenaga medis. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana memperluas fasilitas pendidikan dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama bagi dokter spesialis di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut Budi, penambahan institusi pendidikan di banyak daerah diharapkan menurunkan biaya pendidikan dan memperpendek jarak bagi calon dokter spesialis. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh pelosok Indonesia, terutama daerah yang selama ini mengalami kekosongan layanan dasar.
Hingga Rabu malam belum ada data terbaru terkait perkembangan rincian distribusi tenaga kesehatan di puskesmas setelah laporan BPJS tersebut. Namun, berbagai kementerian dan lembaga disebut tengah menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis di layanan primer.
Kesenjangan akses layanan kesehatan dasar masih menjadi salah satu isu utama dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan dalam beberapa tahun ke depan, terutama melalui penambahan tenaga kesehatan, pembangunan fasilitas, dan integrasi program promotif preventif.
