Manyala.co – Setelah berhari-hari dihantui oleh eskalasi kekerasan, provinsi Suwaida di wilayah selatan Suriah akhirnya menyambut kabar gencatan senjata yang diumumkan secara resmi oleh kantor kepresidenan pada Sabtu, 19 Juli 2025. Langkah ini menjadi penanda penting bagi upaya stabilisasi negara yang tengah berada dalam masa transisi politik dan sosial yang kompleks pasca lengsernya rezim Bashar al-Assad akhir tahun lalu.
Konflik yang melatarbelakangi pernyataan gencatan senjata ini bermula pada 13 Juli, saat bentrokan pecah antara kelompok bersenjata Druze dan komunitas Arab Badui di Suwaida, yang mayoritas penduduknya merupakan warga Druze. Aksi kekerasan itu meluas hingga menimbulkan kekhawatiran internasional, terutama ketika Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Damaskus dengan alasan “melindungi komunitas Druze”. Serangan tersebut menyasar beberapa posisi strategis dan infrastruktur militer milik pemerintah Suriah.
Dalam pernyataannya, pemerintah Suriah yang kini dipimpin oleh Presiden transisi Ahmad al-Sharaa, menegaskan bahwa semua pihak diharuskan mematuhi gencatan senjata secara penuh. Pemerintah juga meminta penghentian total terhadap semua bentuk operasi militer di seluruh wilayah negara. “Kepatuhan terhadap keputusan ini menjadi kunci utama dalam menjamin keselamatan warga sipil, kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, dan pemulihan stabilitas nasional,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Pemerintah memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap gencatan senjata ini akan dipandang sebagai tindakan yang merusak kedaulatan nasional dan akan dihadapi dengan tindakan hukum yang tegas, sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku di Suriah.
Dukungan terhadap gencatan senjata ini datang pula dari berbagai pihak internasional. Duta Besar Amerika Serikat untuk Ankara, Tom Barrack, melalui akun resminya di platform X (sebelumnya Twitter), menyebut bahwa kesepakatan damai dicapai berkat mediasi dan dukungan dari sejumlah negara kawasan. “Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden Suriah, Ahmad al-Sharaa, telah menyepakati penghentian konflik, difasilitasi oleh AS melalui Sekretaris Rubio dan didukung oleh Turki, Yordania, serta negara-negara tetangga lainnya,” ungkap Barrack.
Lebih lanjut, Barrack menyerukan kepada seluruh kelompok yang terlibat dalam konflik, termasuk komunitas Druze, Badui, dan Sunni, untuk meletakkan senjata serta membuka ruang dialog demi membentuk identitas nasional Suriah yang baru, bersatu, dan berdaulat. Ia menekankan pentingnya semangat inklusivitas dan rekonsiliasi sebagai fondasi masa depan negeri yang telah lama dilanda perang ini.
Gencatan senjata ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan transisi yang baru dibentuk pada Januari lalu, pasca kejatuhan Assad yang sempat melarikan diri ke Rusia pada Desember 2024. Ahmad al-Sharaa, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dalam kabinet teknokrat, kini memimpin pemerintahan baru yang berupaya keras merekonstruksi institusi negara, membangun kembali kepercayaan rakyat, dan membuka jalan menuju pemilu demokratis.
Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, tantangan nyata masih membayangi masa depan Suriah. Sejumlah wilayah perbatasan masih dihantui ketegangan, dan jaringan kelompok bersenjata non-negara masih aktif di beberapa provinsi. Namun, pengumuman gencatan senjata yang mendapat dukungan luas dari komunitas internasional menjadi langkah awal yang signifikan menuju stabilitas dan perdamaian jangka panjang.
Kini dunia menantikan bagaimana pemerintah transisi Suriah mengelola momentum ini: apakah mampu membangun konsensus nasional, menegakkan supremasi hukum, dan merangkul semua elemen masyarakat untuk kembali menjalin kehidupan yang damai dan harmonis di tanah yang telah lama dirundung penderitaan.
