Manyala.co – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Timur, Jumat, sebagai bagian dari percepatan pemulihan di 18 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Inspeksi difokuskan pada evaluasi langsung terhadap perkembangan pembangunan kembali infrastruktur dan penanganan dampak bencana di wilayah terdampak.
Mengawali agenda di Aceh Timur, Tito melaksanakan salat Subuh bersama warga di Masjid Darussalihin. Ia kemudian menyalurkan bantuan kemasyarakatan dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky serta perwakilan masyarakat.
“Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak, kami melihat perlu atensi mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya,” kata Tito dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Menurut dia, sejumlah daerah di Aceh mengalami dampak bencana yang beragam, termasuk kerusakan infrastruktur, endapan lumpur, gangguan aliran irigasi, serta terputusnya akses jalan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain disebut terus mengupayakan penanganan terhadap berbagai persoalan tersebut.
Tito menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal. “Dan sekali lagi, Aceh Timur adalah salah satu daerah yang menjadi perhatian kita. Itulah yang menunjukkan (bahwa negara hadir untuk pemulihan pascabencana),” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum disampaikan rincian nilai anggaran rekonstruksi maupun capaian persentase pembangunan kembali infrastruktur di Aceh Timur. Pemerintah juga belum memaparkan target waktu penyelesaian seluruh proyek rehabilitasi di wilayah tersebut.
Aceh merupakan salah satu provinsi yang kerap terdampak bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan tanah longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi kerap menghambat distribusi logistik serta aktivitas ekonomi warga.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Model percepatan ini sebelumnya diterapkan di sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana besar.
Upaya percepatan rekonstruksi menjadi krusial untuk meminimalkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perdagangan yang bergantung pada kelancaran infrastruktur dan irigasi.
Pemerintah daerah Aceh Timur belum memberikan keterangan terpisah mengenai progres terkini rekonstruksi maupun kebutuhan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Kunjungan ini menegaskan prioritas pemerintah pusat dalam memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana, meskipun detail teknis dan capaian kuantitatif masih menunggu pembaruan resmi dari otoritas terkait.
