Manyala.co – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Enrekang menyelenggarakan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I Tahun 2025 dengan tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju Guru Hebat, Indonesia Kuat” di Ruang Pola Kantor Bupati Enrekang, Sabtu (25/10/2025). Acara ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran organisasi dan memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.
Konferensi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua PGRI Sulawesi Selatan Dr. H.M. Basri, S.Pd., M.Pd., Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang Latinro, Ketua PGRI Enrekang Erik, S.IP., M.M., Kepala BPKAD Ahmad Nur, Koordinator Steering Committee Dr. Dadang Sumarna, M.Pd., serta perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah dan pengurus cabang dari 12 kecamatan.
Dalam laporan kerjanya, Ketua PGRI Enrekang Erik menyoroti langkah-langkah konsolidasi organisasi sejak pelantikan pengurus baru pada Juli 2025. Ia menjelaskan, struktur organisasi kini diperluas dengan pembentukan cabang khusus untuk SMA, SMK, dan SLB, sebagai bentuk penguatan kelembagaan di tingkat satuan pendidikan.
“Fokus kami tahun ini meliputi transformasi digital organisasi, peningkatan kesejahteraan guru, dan penataan ulang sistem keanggotaan,” ujar Erik. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga tengah menyiapkan cabang khusus bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama serta cabang perguruan tinggi, guna memastikan inklusivitas PGRI bagi seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Enrekang.
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Sulsel, Dr. H.M. Basri, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai fondasi profesionalisme. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan program PGRI melalui penyediaan hibah dan sekretariat permanen di Kabupaten Enrekang. “Program-program mandatory dari PGRI Sulsel dan PB PGRI perlu dijalankan maksimal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh guru di daerah,” ujarnya.
Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang Latinro, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap peran guru sebagai garda terdepan pembangunan pendidikan nasional. “Bagi saya, guru adalah orangtua kedua. Karena itu, sebagai wakil bupati, saya merasa wajib memperhatikan betul kepentingan dan kesejahteraan mereka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah memperjuangkan tambahan penghasilan bagi guru di luar Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Kepala BPKAD Enrekang, Ahmad Nur, telah ditugaskan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai usulan tersebut.
Selain itu, Andi Liwang juga mendorong penambahan rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah agar guru bersertifikat yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG) dapat segera memperoleh haknya. Ia mengakui masih terdapat kendala fiskal dan utang daerah yang berdampak pada realisasi hak-hak guru, namun memastikan persoalan tersebut sedang ditangani secara bertahap.
Konkerkab I PGRI Enrekang Tahun 2025 menandai langkah awal menuju revitalisasi organisasi guru di tingkat daerah. Melalui forum ini, PGRI menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan dinamika pendidikan nasional dan memperkuat sinergi antara guru, pemerintah, serta pemangku kebijakan pendidikan lainnya.
