Manyala.co — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perubahan besar dalam sistem penyaluran subsidi pupuk nasional. Pemerintah berkomitmen agar bantuan tersebut tiba langsung di tangan petani tanpa melalui jalur distribusi panjang yang selama ini penuh hambatan.
Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9), Prabowo menyampaikan bahwa rantai distribusi pupuk yang berbelit telah menimbulkan banyak persoalan di lapangan. “Saudara-saudara sekalian, sekarang pupuk sampai ke petani tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tandatangan itu, habis itu pupuk menghilang entah ke mana. Saya hapus semua itu. Dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi negara maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan terlalu banyak perantara,” tegasnya.
Menurut Prabowo, praktik lama membuat pupuk tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ia bahkan menyebut, selama ini distribusi pupuk sering terikat kepentingan politik lokal. “Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia saya tahu distributor itu. Saya tahu itu ponakan bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf ya, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia. Habis itu sudahlah, kita sudah tahu kan kalau bupati nanti yang harus tanda tangan nanti dia cek, kecamatan itu nggak milik gua, nggak deh pupuknya kurangi aja, kasih yang milik gua. Ini yang nggak benar saudara-saudara,” ujar Prabowo.
Ia menilai, pola semacam ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memilih jalur distribusi baru yang memangkas peran 27.000 distributor pupuk agar jalur penyaluran lebih sederhana dan akuntabel.
Prabowo menekankan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari tekad pemerintah menegakkan hukum serta konstitusi demi melindungi rakyat. “Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia itu bodoh, lemah dan bisa dibeli, kalau ada yang anggap itu terus, saya akan terus buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan ragu-ragu menegakan kebenaran dan keadilan,” tuturnya menutup pidato.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan baru dalam sektor pertanian, di mana kebutuhan dasar petani tidak lagi dijadikan permainan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah ingin memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani di seluruh daerah.
