Manyala.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti penonaktifan 1.480.380 kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) di provinsinya per Januari 2026. Ia meminta seluruh pilar sosial bergerak cepat melakukan mitigasi dan verifikasi data agar masyarakat prasejahtera yang berhak dapat kembali memperoleh jaminan kesehatan.
“Ini bukan jumlah yang sedikit. Maka saya minta pilar-pilar sosial untuk terus mendampingi dalam mitigasi data, karena itu yang paling penting saat ini,” ujar Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Khofifah menegaskan akurasi data menjadi faktor krusial dalam proses reaktivasi kepesertaan. Ia tidak merinci penyebab penonaktifan massal tersebut, namun menekankan pentingnya pendampingan di lapangan agar warga miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan PBI merupakan skema jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Penonaktifan kepesertaan biasanya berkaitan dengan pembaruan dan pemadanan data kesejahteraan sosial oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan sosial senilai total Rp7.735.250.000 di Kabupaten Pasuruan. Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp3,494 miliar bagi 1.747 keluarga, masing-masing menerima Rp2 juta.
Selain itu, bantuan untuk kategori kemiskinan ekstrem dialokasikan Rp2,254 miliar bagi 1.503 jiwa dengan nilai Rp1,5 juta per penerima. Sebanyak 83 penyandang disabilitas menerima bantuan Rp3,6 juta per orang. Program pendidikan melalui KIP Putri dan PPKS Jawara disalurkan kepada 110 penerima, masing-masing sebesar Rp3 juta.
“Semoga bantuan ini dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kewirausahaan, dengan dukungan penuh dari pilar sosial di lapangan,” kata Khofifah.
Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan bagi BUMDesa, program Desa Berdaya, dan Jatim Puspa dengan total ratusan juta rupiah. Khofifah menyatakan bantuan tersebut diharapkan menjadi stimulan bagi kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan konsumtif.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyatakan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci pengentasan kemiskinan ekstrem. “Dukungan ini bukti nyata Pemprov Jatim hadir. Dengan efisiensi anggaran dan akurasi data, target penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasuruan segera terwujud,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping PKH dalam penyaluran bantuan di tingkat akar rumput.
Data resmi mengenai dampak penonaktifan 1,48 juta peserta terhadap layanan kesehatan di Jawa Timur belum dirinci hingga Selasa sore. Pemerintah daerah menyatakan fokus pada proses verifikasi dan sinkronisasi data agar warga yang memenuhi kriteria dapat segera diaktifkan kembali kepesertaannya.
