Manyala.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk terus menekan biaya perjalanan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Dalam peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025), Prabowo menilai bahwa efisiensi dalam pengelolaan bisa membuat biaya haji lebih terjangkau, bahkan harus lebih murah dari Malaysia.
“Saya sudah tahu, biaya haji sudah berhasil ditekan hingga turun Rp4 juta per orang. Tapi saya belum puas. Saya ingin biayanya bisa lebih rendah lagi, dan saya yakin itu bisa dilakukan,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan.
Permintaan itu pun langsung ia sampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang hadir saat itu. “Bisa ya, Kepala BP Haji? Ini disaksikan banyak orang,” ucap Prabowo. Kepala BPKH pun menjawab mantap, “Siap, insyaAllah Pak.”
2,2 Juta Jemaah Per Tahun, Butuh Layanan Terpadu
Presiden menyampaikan bahwa setiap tahunnya jumlah jemaah haji dan umrah dari Indonesia bisa mencapai 2,2 juta orang, dengan puncaknya mencapai 12.000 jemaah per hari. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia.
Oleh karena itu, pembangunan dan revitalisasi terminal khusus di Bandara Soetta menjadi sangat penting sebagai bentuk layanan maksimal kepada masyarakat. Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian BUMN, InJourney Airports, Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan, hingga entitas swasta yang turut membantu.
“Saya bangga atas kerja bersama semua pihak dalam mewujudkan terminal khusus ini. Ini bukti kita serius melayani umat,” katanya.
Haji Butuh Kolaborasi dan Perencanaan Matang
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan bahwa pelaksanaan ibadah haji bukan hanya urusan satu kementerian, tapi kerja lintas sektor. Ia menyebut bahwa sinergi menyeluruh sangat krusial untuk memastikan layanan berjalan optimal.
“Mulai dari aspek pembiayaan, transportasi, hingga pelayanan kesehatan dan bimbingan ibadah, semuanya harus terkoordinasi dengan baik,” kata Pratikno.
Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah harus dijaga, termasuk kesiapan jalur cepat (fast track), transportasi yang layak, hingga mitigasi kepadatan saat wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan Mina. Ia juga menyebut perlunya perhatian terhadap jamaah lansia dan penyandang disabilitas.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, terutama terkait kuota petugas haji yang mencapai 4.420 orang, serta memastikan kelancaran skema keberangkatan dan kepulangan.
Pratikno menambahkan, selain mengawal pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang. “Begitu haji tahun ini selesai, kita langsung evaluasi dan bahas pembenahan ke depannya,” tutupnya.
