Manyala.co – Meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih bertahan di atas zona optimistis, sejumlah indikator menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai merasakan tekanan nyata dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Hasil survei Bank Indonesia (BI) pada Juni 2025 mencatat nilai IKK sebesar 117,8, sedikit lebih tinggi dibanding Mei lalu (117,5), tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka pada Juni 2024 yang mencapai 133,8. Penurunan ini menandai tren pelemahan keyakinan yang terus berlanjut sejak Maret 2025.
Menurut ekonom senior dari Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, tren penurunan ini tidak bisa dianggap sekadar siklus musiman. Ia mencerminkan pelemahan daya beli dan meningkatnya tekanan ekonomi terhadap rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan. Lemahnya sentimen konsumsi membuat rumah tangga cenderung menahan belanja, dan lebih memilih menabung sebagai bentuk antisipasi.
Sinyal terkuat dari melemahnya optimisme ini datang dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran bulanan antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Berdasarkan survei BI, kelompok ini mencatat IKK sebesar 108,7, yang menjadi titik terendah dibandingkan kelompok lain. Penurunan tajam ini sejalan dengan indikator makro lainnya seperti stagnasi pendapatan, perlambatan konsumsi rumah tangga, dan penurunan porsi konsumsi terhadap PDB yang turun dari 54,9 persen pada kuartal I-2024 menjadi 54,5 persen pada kuartal I-2025.
Indikator Mandiri Spending Index (MSI) juga menegaskan bahwa kelompok masyarakat bawah mengalami penurunan daya beli. Pada Ramadhan tahun ini, tingkat tabungan mereka turun dari 84,4 (Maret 2024) menjadi 79,8 (Maret 2025). Sementara itu, kelompok menengah relatif stabil, dan kelompok atas justru mengalami penurunan daya simpan.
Situasi kian kompleks akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus membayangi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya 24.036 pekerja terkena PHK antara Januari hingga April 2025. Namun, versi Partai Buruh menyebut jumlah tersebut bisa mencapai 70.000 buruh dalam periode yang sama. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 40.683 klaim Jaminan Hari Tua akibat PHK sepanjang kuartal pertama 2025. Data ini diperkuat dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah pengangguran nasional bertambah 83.000 orang dalam setahun terakhir, menjadi 7,28 juta jiwa.
Indeks ketersediaan lapangan kerja dari survei BI menunjukkan nilai pesimistis berturut-turut selama Mei dan Juni, yakni 95,7 dan 94,1. Menurut Achmad Nur Hidayat, akademisi dari UPN Veteran Jakarta, kondisi tersebut mencerminkan pasar tenaga kerja yang tidak sehat dan memperbesar potensi penyempitan ke sektor informal. Ini menyebabkan turunnya rasio pajak negara dan melemahnya akses masyarakat terhadap jaminan sosial serta perlindungan upah minimum.
Dampak dari pelemahan daya beli mulai terasa di berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat sebesar 8,43 persen secara tahunan pada Mei 2025 mulai melambat dibandingkan dengan Januari yang masih tumbuh 10,27 persen. Penurunan konsumsi menyebabkan minimnya permintaan kredit, dan hal ini berpengaruh terhadap kehati-hatian bank dalam menurunkan suku bunga.
Selain itu, data BI menunjukkan konsumsi rumah tangga meningkat dari 73,9 persen menjadi 75,1 persen, sementara rasio tabungan turun dari 16,5 persen menjadi 14,1 persen, dan rasio cicilan pinjaman naik dari 9,6 persen menjadi 10,8 persen. Menurut Achmad, hal ini menandakan masyarakat menggunakan tabungan untuk bertahan hidup. “Seperti petani yang memakan bibit di musim paceklik,” ujarnya.
Yongky Susilo, pakar ritel dan Managing Director CRCS, menilai pemerintah perlu segera menghentikan praktik impor ilegal yang merugikan produsen dalam negeri serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. “Produk lokal kalah bersaing karena banjir barang ilegal. Ini memperparah tekanan terhadap sektor UMKM,” jelasnya.
Para ekonom sepakat bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan. Nur Hidayat menyarankan agar arah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara angka, tetapi lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan berbasis sektor padat karya. David Sumual dari BCA menambahkan, efektivitas belanja negara menjadi kunci utama. “Tanpa belanja yang efisien dan ekspor yang meningkat, ekonomi bisa stagnan lebih lama,” katanya.
Sementara itu, Josua Pardede dari Bank Permata menekankan pentingnya menjaga konsumsi di kalangan kelas menengah. Menurutnya, jika hanya fokus pada kelompok prasejahtera, pemulihan konsumsi bisa tidak merata. Ia menyarankan agar program stimulus diarahkan juga ke kelompok masyarakat yang sedang menuju kelas menengah agar efek pengungkitnya lebih besar.
Dalam kondisi seperti ini, arah kebijakan ekonomi pemerintah benar-benar diuji. Apakah mampu menjaga daya beli masyarakat yang menjadi mesin utama ekonomi nasional, atau malah membiarkan konsumsi dan keyakinan publik terus merosot, dengan konsekuensi stagnasi yang berkepanjangan.
