Manyala.co – Puluhan kepala desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan tunjangan dan alokasi dana desa. Audiensi ini berlangsung pada Senin, 22 September 2025, dan diikuti 112 kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Kecamatan Persatuan Kepala Desa (PKD) Enrekang.
Isu utama yang diangkat dalam forum tersebut adalah penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun 2024 serta keterlambatan pembayaran tunjangan atau Siltap bagi aparat desa. Menurut para kepala desa, kondisi ini bukan hanya menghambat jalannya pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga memengaruhi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mereka menuntut kejelasan regulasi sekaligus penjelasan rinci mengenai penyebab keterlambatan.
Bupati Enrekang, Muh. Yusuf Ritangnga, hadir langsung dalam audiensi itu dan mengakui bahwa keuangan daerah tengah menghadapi tantangan serius. “Kondisinya lagi sulit, hanya Rp 10 miliar kemampuan daerah bayar utang, itupun tidak cukup,” ungkap Bupati. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sedang mencari jalan keluar terbaik agar hak aparat desa bisa segera terpenuhi.
Sementara itu, Wakil Bupati Andi Tenri Liwang memaparkan situasi keuangan daerah yang lebih mendetail. Ia menyebutkan bahwa total utang Kabupaten Enrekang kini mencapai ratusan miliar rupiah. “Kita sangat-sangat mengharapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk solusi. Namun, banyak utang yang kita bayar dulu yang sangat penting,” ucapnya.
Andi Tenri Liwang juga menyinggung soal alokasi anggaran daerah yang harus dibagi antara pembayaran utang dan pembangunan infrastruktur. “Sementara utang yang pemda cukup besar kurang lebih 500 ratusan juta sedangkan Rp 20 miliar lebih itu untuk membangun. Jadi kita sabar dulu, bagaimana kita cari solusinya,” jelasnya sembari meminta masyarakat bersabar.
Meski menghadapi keterbatasan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembayaran utang yang paling mendesak. Langkah ini, menurut Wabup, merupakan bagian dari strategi penyelamatan fiskal agar pelayanan publik tidak lumpuh sepenuhnya.
Audiensi yang digelar di tengah tekanan ekonomi daerah itu diharapkan menjadi titik awal untuk menemukan solusi konkret. Baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten bersepakat mencari jalan tengah agar keterlambatan tunjangan dan dana desa tidak berlarut-larut. “Hari ini pemerintah daerah mempercayakan tugas kepada anda. Jagalah kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Selamat menjalankan tugas yang amanah, selamat mengabdi,” tegas Bupati Yusuf Ritangnga menutup sambutannya.
Dengan demikian, pertemuan ini bukan hanya menjadi forum aduan, tetapi juga upaya kolektif untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan kabupaten. Harapannya, kesejahteraan aparat desa dapat segera terjamin, pembangunan kembali bergulir, dan pelayanan publik di Enrekang semakin berkualitas.
