Manyala.co – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah nilainya membengkak hingga USD 7,3 miliar, atau setara dengan Rp 116 triliun. Pemerintah melalui berbagai pejabat dan tokoh politik menanggapi persoalan ini dengan pandangan berbeda, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu awalnya diinisiasi untuk mengurangi kemacetan di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung. Namun, setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan enggan menggunakan APBN untuk menutupi utang proyek, isu pembiayaan Whoosh kembali menjadi perdebatan nasional.
Jokowi Tegaskan Tujuan Sosial Proyek Whoosh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bertujuan mengatasi kemacetan parah di Jakarta dan Bandung yang telah terjadi selama puluhan tahun. Ia menyebut kerugian akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
“Transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Whoosh dibangun agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi,” kata Jokowi di Solo, Senin (27/10/2025).
Jokowi menambahkan, subsidi terhadap layanan publik seperti transportasi massal tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Ia mencontohkan subsidi Rp 800 miliar per tahun untuk MRT Jakarta sebagai bagian dari investasi jangka panjang.
Menurut Jokowi, manfaat proyek Whoosh sudah terlihat. Sejak beroperasi, kereta cepat itu telah mengangkut lebih dari 12 juta penumpang, sementara MRT mencatat 171 juta penumpang sejak peluncuran. Ia menilai dampak ekonomi proyek ini signifikan, termasuk peningkatan sektor UMKM, pariwisata, dan nilai properti di Bandung.
PDIP Minta Dugaan Mark-Up Diselidiki
Dari kalangan politik, PDIP menyatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah mengingatkan potensi masalah proyek tersebut sejak 2015. Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, mengatakan partainya tegas mendukung penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“Jika terbukti ada korupsi, aparat harus menindak,” ujarnya.
Sementara itu, Ribka Tjiptaning, juga dari PDIP, menyerahkan sepenuhnya pengusutan dugaan mark-up kepada KPK dan mendukung lembaga antirasuah itu untuk bertindak independen.
Danantara Janjikan Solusi Utang Tahun Ini
Dony Oskaria, Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, menyebut penyelesaian utang Whoosh bukan masalah yang sulit. Ia menargetkan restrukturisasi keuangan proyek tersebut rampung pada akhir 2025.
“Secara korporasi, KCIC sudah mencatat EBITDA positif. Tinggal soal cicilan yang masih dibahas,” kata Dony di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, jumlah penumpang harian Whoosh kini mencapai 20.000–30.000 orang, dan Danantara terus mencari opsi penyelesaian terbaik tanpa membebani APBN.
KPK Mulai Penyelidikan
Terkait dugaan mark-up, KPK memastikan telah memulai proses penyelidikan sejak awal 2025. Pernyataan itu disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu dan Jubir KPK Budi Prasetyo.
Eks Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya menyebut adanya indikasi pembengkakan dana proyek dan menyatakan kesiapannya memberikan keterangan bila diperlukan penyidik.
Budi Arie Sebut Whoosh sebagai Investasi Jangka Panjang
Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai proyek Whoosh merupakan “karya terbaik” peninggalan pemerintahan Jokowi. Ia menyebut utang proyek sebagai bentuk investasi jangka panjang dan menilai manfaatnya bagi publik lebih besar daripada bebannya.
“Whoosh sudah berguna bagi masyarakat. Ini investasi, bukan beban,” ujar Budi Arie di Solo, Jumat (24/10/2025).
Budi menolak anggapan bahwa Jokowi bertanggung jawab atas pembengkakan utang tersebut. Ia bahkan menilai proyek serupa perlu diperluas hingga rute Jakarta–Surabaya untuk mempercepat mobilitas nasional.
Hingga akhir Oktober 2025, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai skema restrukturisasi final utang Whoosh. Namun, seluruh pihak sepakat bahwa proyek transportasi massal tetap menjadi prioritas untuk mengurangi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
