Manyala.co – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta maaf atas pernyataannya yang viral di media sosial terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah sebelumnya menyebut ahli gizi tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.
Cucun menyampaikan permohonan maaf itu di Gedung DPR, Senin (17/11/2025). Ia menjelaskan bahwa klarifikasi juga telah disampaikan melalui akun media sosialnya, termasuk setelah berdiskusi dengan Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
“Saya sudah sampaikan di media sosial saya, bahkan semalam kita diskusi sama Ketum Persagi, pemikiran beliau luar biasa tadi disampaikan di sini. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan,” kata Cucun.
Pada kesempatan yang sama, ia memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persagi untuk membahas formula kerja sama dalam memperkuat implementasi program MBG. Pertemuan itu digelar di kantor Wakil Ketua DPR sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya dengan Komisi terkait.
“Kita membahas pertama dari tindak lanjut rapat RDP bahwa DPR dan BGN itu menyetujui bersama-sama untuk mencari solusi dari kelangkaan tenaga. Bukan hanya ahli gizi, kemarin disebut ahli gizi, akuntansi, juru masak,” ujarnya.
Pernyataan Sebelumnya soal Latihan Tenaga Gizi
Sehari sebelumnya, Cucun menghadiri Rapat Konsolidasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung terkait pengawasan program MBG yang digelar di Soreang, Minggu (16/11/2025). Dalam pernyataannya, ia menyoroti kurangnya tenaga ahli gizi untuk dapur SPPG dan mempertimbangkan perubahan istilah menjadi “tenaga yang menangani gizi”.
Ia menilai proses penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan singkat bagi lulusan SMA. “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP,” ujar Cucun.
Pernyataan itu memicu kritik publik dan para tenaga kesehatan, terutama karena program MBG merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah dengan menggunakan dana APBN.
Penekanan Pengawasan Program
Cucun menegaskan bahwa DPR akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan. Ia mengingatkan bahwa anggaran tersebut berasal dari APBN dan akan diaudit oleh lembaga terkait.
“Kita sampaikan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi,” ujarnya.
Ia meminta seluruh dapur SPPG mematuhi standar operasional prosedur, mulai dari fasilitas dapur hingga kualitas makanan yang diberikan. Pengawasan, kata dia, diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran maupun proses penyediaan makanan.
“Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp10.000,” katanya.
Keterlibatan Publik dalam Pengawasan
Cucun juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan. Ia meminta agar setiap dugaan pelanggaran atau kejanggalan dilaporkan kepada DPR agar dapat ditindaklanjuti.
“Kalau terjadi demikian, semua teman-teman media, publik, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ujarnya.
Hingga Senin malam, belum ada keterangan tambahan dari BGN atau Persagi terkait tindak lanjut teknis setelah pertemuan tersebut.
