Manyala.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat dan kader Partai Gerindra, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Bogor, Senin (2/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam acara yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat. Ia menekankan bahwa afiliasi politik tidak akan menjadi alasan pembenar bagi pelanggaran hukum.
“Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap,” kata Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks penegasan disiplin dan kepatuhan hukum bagi seluruh pejabat publik.
Prabowo mengingatkan kepala daerah dan jajaran pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kewenangan selama menjabat. Menurutnya, semua unsur pemerintahan harus bergerak dalam satu kerangka kepatuhan terhadap hukum dan kepentingan negara.
“Jangan macam-macam, tidak ada itu. Kita semua bergerak,” ujarnya, merujuk pada komitmen kolektif dalam menjaga tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan nasional pasca kontestasi politik. Ia menyatakan tidak pernah membedakan kepala daerah berdasarkan latar belakang partai politik setelah pemilihan umum selesai.
Menurut Prabowo, perbedaan pilihan politik harus berakhir ketika proses demokrasi telah tuntas. Fokus pemerintah, kata dia, adalah bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali.
Ia mencontohkan dukungannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meskipun berada di luar koalisi pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2024.
“Gubernur DKI Pramono Anung, dari PDIP. Tapi tetap saya akan dukung sebagai gubernur DKI karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan daerah menjadi kepentingan nasional, terlepas dari perbedaan afiliasi politik pimpinan daerah. Dukungan tersebut, menurutnya, bertujuan memastikan keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan pembangunan.
“Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo muncul di tengah sorotan publik terhadap upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum dan akuntabilitas pejabat negara. Sejumlah kepala daerah dan pejabat pusat dalam beberapa waktu terakhir terseret proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Hingga Senin sore, belum ada keterangan resmi lanjutan dari Istana mengenai langkah konkret atau kebijakan tambahan terkait pernyataan tersebut. Pemerintah belum mengumumkan mekanisme khusus untuk pengawasan internal partai politik dalam konteks penegakan hukum nasional.
