Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung meraih Predikat Unggul dengan nilai 100 dalam Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) 2025 pada sosialisasi teknis Badan Strategi Kebijakan Hukum secara daring, Selasa.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di Wilayah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama jajaran Tim BSK Kanwil mengikuti kegiatan secara daring dari Pangkalpinang. Dalam forum tersebut, BSK memaparkan pedoman teknis pelaksanaan program strategis 2026, termasuk Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), serta pedoman SPAK dan SPKP/SKM.
Pada sesi akhir kegiatan, BSK Hukum menyampaikan capaian kinerja AIEK Tahun 2025 dan memberikan apresiasi kepada kantor wilayah dengan performa terbaik. Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dinobatkan sebagai peraih Predikat Unggul dengan skor sempurna 100.
Nilai tersebut mencerminkan penilaian atas kualitas analisis kebijakan, ketepatan metodologi, serta relevansi rekomendasi yang dihasilkan. AIEK merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan hukum di tingkat wilayah sekaligus memastikan rekomendasi yang dihasilkan berbasis data dan bukti.
Sosialisasi pedoman teknis 2026 bertujuan menyamakan persepsi antarwilayah sekaligus memperkuat kapasitas analisis kebijakan. BSK menekankan pentingnya integrasi data, penguatan metodologi evaluasi, dan peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.
Dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, evaluasi kebijakan berbasis bukti menjadi salah satu indikator kinerja strategis kementerian dan lembaga. Pemerintah mendorong setiap unit kerja menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya melalui FKK dan DSK. Langkah ini ditujukan untuk mendukung kebijakan hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.
Hingga laporan ini disusun, tidak disebutkan peringkat wilayah lain maupun rincian indikator pembobotan nilai dalam penilaian AIEK 2025. Namun, capaian nilai 100 menempatkan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu unit kerja dengan performa tertinggi dalam evaluasi tersebut.
