Manyala — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menitipkan sejumlah tugas baru kepada pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Salah satu tugas penting diberikan kepada Kepala UPT TPA Tamangapa Antang, Pesawatro S. ST, yang kini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa berjalan secara profesional, modern, dan berwawasan lingkungan.
Pesan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Makassar yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (8/9/2026).
Secara khusus, Munafri memberikan sejumlah penekanan kepada Kepala UPT TPA Tamangapa Antang, Pesawatro S. ST.
Ia menilai pengelolaan TPA Tamangapa membutuhkan sistem yang profesional, modern, dan berwawasan lingkungan.
Pengelolaan tersebut juga tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPA.
Pria yang yang akrab disapa Appi itu berharap TPA Tamangapa ke depan tidak hanya menjadi lokasi pemrosesan sampah, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.
“Ini dibutuhkan sistem pengelolaan TPA yang profesional, yang modern, dan berwawasan lingkungan yang tidak meninggalkan masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga TPA ini bisa menjadi TPA yang bermanfaat buat masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta pengelola TPA mengakselerasi penerapan tata kelola persampahan berbasis teknologi.
Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mendukung berbagai program persampahan yang tengah dijalankan Pemkot Makassar.
Skaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah. Menurut Munafri, tugas Kepala UPT TPA Tamangapa tidak ringan.
Selain memastikan pengelolaan kawasan berjalan baik, pejabat tersebut juga harus mampu menjaga kondusivitas, keamanan dan hubungan harmonis antara pengelola TPA dengan masyarakat sekitar.
“Tentu punya tugas yang sangat berat untuk menjaga kondusivitas, keamanan, serta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan TPA Tamangapa dan masyarakat yang ada di wilayah sekitarnya,” tuturnya.
“Tugas ini, penting mengingat keberadaan TPA Tamangapa berkaitan langsung dengan persoalan persampahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Appi menegaskan, pelantikan pejabat bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi penanda dimulainya tanggung jawab dan komitmen baru dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pelantikan ini adalah komitmen yang sudah kita bangun secara bersama-sama, ini kadang-kadang kita lupa,” pesan Munafri mengawali sambutan.
“Di dalam proses pelantikan jangan hanya menjadi sebuah seremonial yang tidak dilanjutkan pada tataran pascapelantikan,” tambah Appi.
Ia mengatakan, hal yang paling penting setelah pelantikan adalah memastikan seluruh pejabat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang dipercayakan.
Karena itu, Munafri meminta pejabat yang baru dilantik membuktikan dedikasi mereka melalui kinerja nyata, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ini dibutuhkan pembuktian dan dedikasi dalam rangka proses pelayanan masyarakat yang ada di Kota Makassar,” ujarnya.
Munafri menyebut promosi, rotasi maupun penyegaran jabatan merupakan bagian yang lumrah sekaligus penting dalam sistem tata kelola pemerintahan.
Langkah tersebut, kata dia, dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat.
Dia pun meminta seluruh pejabat yang telah dilantik agar memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mampu menerjemahkannya dalam bentuk pelayanan yang konkret.
“Saya berharap Bapak, Ibu yang sudah dilantik ini harus betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokoknya. Dan yang paling penting adalah bagaimana pola-pola pelayanan kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Selain Kepala UPT TPA Tamangapa, Munafri juga memberikan arahan khusus kepada pejabat fungsional yang bertugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakkang.
Appi meminta pejabat tersebut membantu lurah dan seluruh jajaran Kelurahan Lakkang dalam mengoptimalkan potensi wisata serta kearifan lokal yang dimiliki wilayah tersebut.
Lakkang, kata Munafri, memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis komunitas lokal.
Karena itu, pejabat yang ditempatkan di bidang pemberdayaan masyarakat diminta aktif mengajak dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.
“Saya berharap ini bisa membantu rekan-rekan yang ada di Kelurahan Lakkang, khususnya Pak Lurah dan seluruh jajarannya, untuk mengoptimalisasi potensi daya tarik wisata dan kearifan lokal yang ada di sana,” katanya.
Ia juga meminta agar pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhenti pada kegiatan pemerintahan, tetapi diarahkan pada penguatan ekonomi lokal.
Pejabat tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif warga untuk membangun ekonomi lokal yang bertumpu pada potensi dan kekuatan komunitas setempat.
Tak hanya itu, pejabat pemberdayaan masyarakat diminta menjadi garda terdepan dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Lakkang secara adil dan merata.
Arahan khusus juga diberikan Munafri kepada Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
Menurutnya, penerapan merit system harus benar-benar dipastikan berjalan dalam sistem pemerintahan Kota Makassar.
“Tentu punya tugas untuk memperkuat tata kelola manajemen ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja atau merit system yang harus dipastikan ini bisa berjalan dengan baik,” terangnya.
Selain penguatan merit system, Munafri juga meminta adanya inovasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk melahirkan aparatur yang adaptif terhadap perubahan, profesional dalam menjalankan tugas, serta memiliki integritas.
Tidak kalah penting, pembinaan disiplin dan kesejahteraan ASN juga harus menjadi perhatian.
“Semoga seluruh aspek tersebut dapat berjalan seimbang sehingga peningkatan kualitas aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutup Appi.
