Manyala.co — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Indonesia perlu merespons kritik Malaysia dan Singapura terkait kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah konkret yang hasilnya dapat dibuktikan, bukan dengan terlibat dalam polemik diplomatik (28/10/2026).
Dasco menekankan bahwa menjaga kedaulatan negara merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Meski demikian, ketegasan tersebut harus tetap disertai kebijaksanaan dalam memelihara hubungan baik dan perdamaian dengan negara-negara sahabat.
“Dalam perkara kabut asap lintas batas, kita mendengar perhatian, kritik, dan rekomendasi dari Malaysia dan Singapura, termasuk suara yang berkembang di parlemen negara sahabat. Kita patut menghargainya tanpa harus menerima setiap penilaian,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (28/10).
Menurut Dasco, perhatian negara tetangga terhadap persoalan kabut asap perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antarnegara yang dilandasi sikap saling menghormati. Indonesia perlu mendengarkan berbagai masukan, tetapi tidak harus menyetujui seluruh penilaian yang disampaikan.
Di tengah sorotan internasional terhadap karhutla, Dasco mengingatkan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama bagi warga yang terdampak langsung oleh kebakaran dan pencemaran udara.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui komunikasi diplomatik. Pemerintah juga perlu terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran, memastikan penegakan hukum berjalan efektif, serta mempercepat pemulihan lingkungan yang rusak.
“Yang paling penting ialah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, serta memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara,” katanya.
Dasco menilai, cara paling tepat untuk merespons sorotan internasional adalah menunjukkan hasil kerja pemerintah melalui kebijakan dan tindakan yang terukur serta dapat diuji secara terbuka.
“Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan. Kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dasco berpandangan bahwa forum kerja sama antarparlemen tidak semestinya hanya diaktifkan ketika terjadi bencana atau ketegangan diplomatik. Menurutnya, kerja sama tersebut perlu dibangun secara konsisten agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi krisis.
“Saya memandang sudah saatnya parlemen-parlemen Asia duduk lebih erat, tidak hanya ketika terjadi krisis. Kita perlu membangun kerja sama antarparlemen untuk pencegahan bencana. Keamanan siber, ketahanan pangan dan energi, serta penyelesaian persoalan lintas batas,” ungkapnya.
Bagi Dasco, perbedaan pandangan di antara negara-negara sahabat tidak boleh menjadi alasan untuk memperbesar ketegangan. Sebaliknya, setiap persoalan harus menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan mencari solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak.
“Kita tidak dapat memilih tetangga, tetapi kita dapat memilih cara bertetangga. Saling menghormati, berbicara terus terang, dan mencari jalan keluar bersama,” pungkasnya.
Sumber: Bakom RI
