Jakarta, Manyala.co – Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap menjadi perhatian setelah munculnya pengajuan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Kedua persoalan tersebut memiliki mekanisme ketatanegaraan berbeda sehingga harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda rapat tersebut adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa usulan tersebut telah diterima dan akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Dengan masuknya usulan tersebut ke jalur formal parlemen, proses yang berjalan bukan lagi sekadar desakan politik dari masyarakat atau kelompok tertentu, melainkan telah menjadi agenda yang harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan DPR.
Di sisi lain, pengajuan pengunduran diri Gibran merupakan mekanisme tersendiri. Pengunduran diri tidak dapat disamakan dengan pemakzulan karena keduanya memiliki landasan dan prosedur konstitusional yang berbeda.
Dalam mekanisme pengunduran diri, permohonan berhenti dari jabatan Wakil Presiden harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Artinya, pengajuan pengunduran diri tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan yang menjadi dasar usulan pemakzulan benar. Begitu pula, adanya usulan pemakzulan belum berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatannya.
Tahapan Pemakzulan Wakil Presiden
Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui pemakzulan harus melewati sejumlah tahapan konstitusional.
Tahap pertama dimulai dari pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR. Usulan tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Keputusan untuk menyetujui usulan tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir.
Apabila usulan disetujui, DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk memeriksa dan mendalami materi serta bukti yang diajukan. Masa kerja pansus paling lama 60 hari.
Setelah pemeriksaan selesai, apabila DPR menyetujui hasil pemeriksaan pansus, pendapat DPR diteruskan kepada MK untuk diperiksa dan diputus. MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memberikan putusan.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan dengan pengajuan usul pemberhentian kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian. Sidang tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan Memiliki Konsekuensi Berbeda
Persoalan yang menjadi perhatian dalam perkembangan ini adalah apakah proses pemakzulan tetap dapat dilanjutkan apabila pengunduran diri Gibran diproses dan diterima.
Secara konstitusional, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki dasar serta prosedur yang berbeda. Karena itu, pengajuan pengunduran diri tidak serta-merta dapat dianggap menghapus seluruh proses yang telah diajukan di DPR.
Namun, perlu dibedakan antara proses politik dan administratif yang masih berjalan dengan keputusan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Apabila pengunduran diri diproses dan diterima, kekosongan jabatan Wakil Presiden akan memasuki mekanisme pengisian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Sementara itu, apakah proses Hak Menyatakan Pendapat tetap dilanjutkan setelah pengunduran diri diterima merupakan persoalan prosedural dan kelembagaan yang perlu dilihat berdasarkan keputusan resmi DPR.
Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa pengunduran diri otomatis menghapus seluruh proses yang telah diajukan. Sebaliknya, belum dapat pula dipastikan bahwa proses pemakzulan akan berakhir dengan pemberhentian.
DPR, MK, dan MPR Memiliki Peran Berbeda
Dalam perkembangan kasus ini, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan.
Pertama, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses politik formal telah diajukan melalui mekanisme parlemen.
Kedua, pengajuan pengunduran diri Gibran merupakan mekanisme tersendiri yang harus diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, proses pemakzulan yang masih dibahas DPR belum berarti Gibran telah dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Pada akhirnya, keputusan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan harus melewati tahapan yang diatur dalam konstitusi, mulai dari DPR, pemeriksaan MK, hingga keputusan MPR.
Dengan demikian, perkembangan ini memperlihatkan bahwa pengajuan pengunduran diri dan proses pemakzulan Gibran merupakan dua persoalan ketatanegaraan yang harus dilihat berdasarkan mekanisme hukum masing-masing. Status akhir jabatan Wakil Presiden maupun kelanjutan proses pemakzulan tetap bergantung pada keputusan lembaga negara yang berwenang.
