Manyala.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) periode 2025 dari Kementerian PAN-RB, diumumkan dalam ajang SAKIP dan ZI Award pada 11 Februari 2026.
Penghargaan tersebut menandai peningkatan status dari sebelumnya berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kanwil Kemenkum DIY menjadi satu dari tujuh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum yang memperoleh predikat WBBM pada periode penilaian 2025.
Pengumuman dilakukan dalam acara SAKIP dan ZI Award yang diikuti secara daring oleh satuan kerja terkait. Predikat WBBM merupakan bagian dari evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan integritas aparatur.
Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian tersebut. “Alhamdulillah Kanwil Kemenkum DIY mendapatkan anugerah sebagai salah satu instansi yang mendapatkan predikat WBBM. Suatu pencapaian yang luar biasa, dan ini bukan kinerja pimti dan pejabat struktural, ini adalah kinerja semua pegawai di Kemenkum DIY,” ujarnya.
Ia menyatakan predikat tersebut merupakan hasil proses panjang yang melibatkan seluruh pegawai. “Semua memiliki peran penting dalam pencapaian predikat WBBM ini. Terima kasih untuk kinerja integritas dan layanan yang sudah diberikan. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan predikat ini dengan memberikan layanan terbaik dan menjaga integritas kita semua,” katanya.
Kanwil Kemenkum DIY sebelumnya memperoleh predikat WBK pada 2020. Peningkatan menjadi WBBM menunjukkan satuan kerja tersebut dinilai memenuhi standar yang lebih tinggi dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.
Secara umum, predikat WBK dan WBBM merupakan bagian dari pembangunan Zona Integritas di instansi pemerintah. Penilaian mencakup sejumlah indikator, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kerangka nasional, reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Evaluasi melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan pembangunan Zona Integritas dilakukan setiap tahun untuk mengukur capaian kinerja dan integritas instansi.
Hingga laporan ini disusun, belum dirinci indikator kuantitatif spesifik yang mendasari penetapan predikat WBBM bagi Kanwil Kemenkum DIY. Namun, penghargaan tersebut menempatkan DIY di antara satuan kerja yang dinilai berhasil meningkatkan standar pelayanan dan integritas pada periode evaluasi 2025.
Capaian ini diharapkan mendorong konsistensi perbaikan layanan hukum kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
