Manyala.co – Balai Besar Pelatihan SDM Komunikasi dan Digital (BBPSDMP) Medan mengundang pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di delapan wilayah kerja untuk mengikuti Pelatihan Aparatur Digital 2026 yang digelar secara daring pada Maret, guna memperkuat kompetensi aparatur di bidang komunikasi dan transformasi digital pemerintahan.
Undangan tersebut disampaikan melalui surat Nomor B-82/BBLSDM.12/LT.02.02/02/2026 tertanggal 18 Februari 2026 yang ditujukan kepada instansi pemerintah daerah. BBPSDMP Medan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.
Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang komunikasi dan digital. Pemerintah menargetkan penguatan kompetensi teknis guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
Surat undangan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara sebagai bentuk jaminan keabsahan dokumen. Hingga Senin, belum ada keterangan tambahan mengenai jumlah instansi atau peserta yang telah mendaftar.
Pelatihan akan dilaksanakan secara daring dengan tiga tema utama. Program Social Media Analyst dijadwalkan berlangsung pada 2–9 Maret 2026. Sementara itu, pelatihan Pemanfaatan AI di Pemerintahan dan AI for Content Creation akan digelar pada 10–13 Maret 2026.
Instansi daerah diminta menugaskan pegawai yang relevan dengan bidang tugasnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Proses pendaftaran dilakukan melalui platform Digitalent dengan tahapan pembuatan akun, penyelesaian modul mikroskill sesuai tema pelatihan, dan registrasi melalui tautan resmi yang tersedia.
Pemerintah mendorong integrasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung pelayanan publik dan komunikasi pemerintah. Transformasi digital menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi layanan.
Pelatihan aparatur digital dinilai strategis mengingat kebutuhan peningkatan literasi digital ASN di tengah percepatan adopsi teknologi. Penguatan kapasitas ini juga diharapkan mampu mempercepat adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan regulasi dan dinamika teknologi informasi.
Sebagai bagian dari komitmen pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), penyelenggara membuka kanal pelaporan jika terdapat pelanggaran kode etik selama pelaksanaan kegiatan. Penyelenggara menyatakan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya.
Belum ada informasi resmi terkait target jumlah peserta, indikator evaluasi keberhasilan pelatihan, maupun anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. Pemerintah daerah yang menerima undangan diharapkan segera melakukan koordinasi internal guna memastikan partisipasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
Pelatihan ini menjadi bagian dari agenda berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia sektor publik, seiring tuntutan modernisasi layanan dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan digital.
