Manyala.co – Pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) senilai Rp900.000 menjelang akhir 2025, dengan mekanisme pencairan melalui PT Pos Indonesia dan bank Himbara bagi keluarga penerima manfaat terdaftar.
Kementerian Sosial menyatakan bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah pada periode akhir tahun. Program ini menyasar keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rentan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan BLTS Kesra merupakan program khusus akhir tahun yang dirancang untuk membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga. Ia menegaskan bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk keperluan pokok keluarga.
“Diharapkan ini meringankan beban di akhir tahun keluarga penerima manfaat (KPM). Sekaligus nanti dibelanjakan untuk urusan-urusan pokok keluarga dan akhirnya ikut menaikkan pertumbuhan ekonomi kita secara bersama-sama,” ujar Saifullah Yusuf dalam rilis resmi Kementerian Sosial, Rabu (10/12/2025).
Berdasarkan data Kemensos, jumlah penerima BLTS Kesra mencapai hingga 35 juta KPM di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini sekitar Rp31 triliun.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). PT Pos Indonesia menangani distribusi terbesar dengan melayani 12.285.222 KPM.
Sementara itu, penyaluran melalui perbankan Himbara dibagi ke beberapa bank. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan kepada sekitar 5,3 juta KPM, Bank Negara Indonesia (BNI) kepada 5,1 juta KPM, Bank Mandiri kepada 4 juta KPM, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada sekitar 489 ribu KPM.
Kemensos menyebut penerima baru yang terdaftar khusus dalam program BLTS Kesra akan memperoleh bantuan secara penuh senilai Rp900.000. Pencairan dilakukan secara langsung di kantor pos atau bank sesuai undangan resmi yang diterima KPM.
Hingga awal Desember 2025, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai sekitar Rp26 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 15 hingga 20 persen dana yang belum tersalurkan dan ditargetkan segera diterima masyarakat dalam waktu dekat.
Untuk memastikan transparansi, Kemensos menyediakan fasilitas pengecekan status penerima secara daring. Masyarakat dapat memeriksa apakah mereka terdaftar sebagai penerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pengecekan dilakukan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah domisili serta nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk. Meski demikian, Kemensos mengingatkan bahwa pencairan tetap dilakukan secara fisik di lokasi yang telah ditentukan.
Pemerintah menekankan bahwa masyarakat hanya perlu mengikuti undangan resmi dan tidak dipungut biaya dalam proses pencairan bantuan. Hingga Rabu malam, belum ada laporan resmi terkait kendala signifikan dalam penyaluran program tersebut.
