Manyala.co – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan seluruh aktivitas impor ilegal menyusul temuan 250 ton beras tanpa izin yang masuk melalui Sabang, Aceh, pada November 2025.
Pemerintah menyatakan kasus tersebut menjadi perhatian serius karena dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Menurut Amran, keputusan Presiden Prabowo Subianto sudah tegas melarang impor beras selama stok nasional berada dalam kondisi mencukupi. Kebijakan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan dan menjaga stabilitas produksi dalam negeri.
Amran menyebut Presiden telah menegaskan bahwa impor tidak diperlukan karena cadangan pangan nasional berada pada posisi aman. Ia mengutip proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,77 juta ton. Angka tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional tanpa harus membuka keran impor tambahan.
Temuan beras ilegal di Sabang memicu respons cepat dari kementerian dan aparat keamanan. Amran mengatakan ia langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, serta Pangdam untuk memastikan penyegelan dilakukan segera. “Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya dalam pernyataan resmi, Senin (24/11/2025). Pemerintah belum memberikan detail lanjutan terkait identitas pihak yang terlibat, namun memastikan proses penyelidikan berjalan.
Selain aspek hukum, dampak kebijakan larangan impor juga terlihat pada dinamika pasar beras dunia. Amran menyebut harga beras dari Thailand dan Vietnam turun karena Indonesia tidak lagi menjadi pembeli besar di pasar global. Ia menambahkan sejumlah negara disebut meminta Presiden Prabowo agar membuka kembali impor dalam jumlah terbatas, namun pemerintah menilai ketersediaan beras domestik masih mencukupi hingga akhir tahun.
Kementerian Pertanian menilai percepatan swasembada beras menjadi elemen penting dalam strategi besar pembangunan pangan nasional. Pemerintah berupaya menekan ketergantungan terhadap impor untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari fluktuasi pasar global. Amran menyebut swasembada beras tinggal menunggu waktu sekitar “satu bulan satu minggu” berdasarkan capaian produksi di lapangan.
Amran juga mengungkapkan adanya dugaan perencanaan impor ilegal yang dilakukan melalui rapat koordinasi di Jakarta. Ia menyatakan keputusan tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan resmi dari kementerian terkait. “Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” ujarnya. Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tambahan mengenai kemungkinan sanksi administratif atau pidana terhadap pihak yang terkait dengan rencana tersebut.
Kementerian Perdagangan, melalui komunikasi langsung dengan Kementerian Pertanian, memastikan tidak ada izin impor yang diterbitkan dalam periode tersebut. Pemerintah menyatakan akan melanjutkan audit internal untuk memastikan tidak ada celah administratif yang memungkinkan terjadinya impor ilegal di kemudian hari.
Hingga Senin malam, pemerintah belum merinci langkah lanjutan mengenai distribusi atau pemusnahan 250 ton beras yang telah disegel. Namun, Amran menegaskan kembali bahwa seluruh impor ilegal akan dihentikan untuk menjaga integritas kebijakan pangan nasional.
