Makassar, Manyala.co – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama dalam melindungi generasi muda dari penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang kian kompleks di era digital.
Kali ini, Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri untuk memperkuat edukasi bagi anak-anak dan masyarakat mengenai bahaya paham radikalisme melalui ruang digital.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung audiensi dari jajaran Densus 88 Anti Teror di Balai Kota Makassar. Tim Densus 88 yang dipimpin Kasatgaswil Sulsel, Agung NM.
Turut mendampingi Wali Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar Fatur Rahim serta Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Jufri.
Dua lembaga negara tersebut berdiskusi terkait upaya pembinaan terhadap narapidana dan eks-narapidana terorisme (Napiter dan Eks Napiter) di Kota Makassar, wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak saling mendukung sinergi pencegahan dini, penguatan literasi digital, hingga pembinaan sosial agar potensi penyebaran paham radikal dapat ditekan sejak akar rumput.
Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Pemerintah Kota Makassar lebih untuk mempererat koordinasi dan memperkuat sinergi lintas lembaga.
“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota, membahas penanganan intoleransi, radikalisme, serta terorisme, khususnya di Kota Makassar,” ujarnya.
“Selama ini semua berjalan baik. Pertemuan ini lebih pada mempererat koordinasi saja memperkuat sinergitas pengawasan dan edukasi,” lanjut dia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif menghadapi tantangan zaman, di mana penyebaran ideologi ekstrem kini tidak lagi terjadi secara konvensional, melainkan merambah dunia maya, termasuk melalui gim daring dan media sosial yang akrab dengan generasi muda.
Ke depan, kata Agung, Densus 88 akan lebih memfokuskan langkah pada upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif.
“Langkah kami fokus pada pencegahan, melalui sosialisasi, himbauan, ceramah di sekolah maupun dinas, serta kegiatan untuk eks-napiter di Kota Makassar,” tuturnya.
Agung NM mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen di antaranya berdomisili di Kota Makassar.
Para eks-napiter tersebut kini berada di bawah pembinaan Yayasan Rumah Moderasi Makassar, sebuah wadah rehabilitasi sosial dan ekonomi yang didirikan bersama berbagai pihak.
“Di situ juga ada Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel yang terlibat. Yayasan Rumah Moderasi Makassar, Di sana ada berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh para eks-napiter,” jelasnya.
Di bawah yayasan tersebut, para eks-napiter mengembangkan beragam usaha produktif seperti warung kopi, penjualan makanan, hingga jasa servis AC.
Dengan adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota. Maka Densus 88 juga memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi munculnya paham radikal.
Menurut Agung, kerja sama di tingkat akar rumput menjadi kunci utama dalam pencegahan. Bahkan pihaknya memiliki jaringan agar koordinasi untuk pembinaan eks Napiter.
“Kami punya jaringan di lapangan, mulai dari lurah, Bhabinkamtibmas, hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah. Mereka rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami untuk mendeteksi potensi sejak dini,” paparnya.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut ialah penguatan edukasi bagi anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal yang menyusup lewat dunia maya.
Edukasi anak di bawah umur bukan hanya tanggung jawab Densus 88 saja, tapi juga dilakukan bersama Pemkot Makassar.
“Kolaborasi ini juga bagian dari program ceramah ke sekolah sebenarnya sudah berjalan, tapi kan kami rutin,” jelas Agung.
Dalam pertemuan tersebut, Densus 88 juga mendorong agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) ikut berperan aktif dalam edukasi pencegahan paham radikal.
“Akan ada rencana ceramah dan sosialisasi bagi teman-teman ASN,” ungkap Agung.
Kendati demikian, ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada ASN di Kota Makassar yang terindikasi terpapar radikalisme.
“Sejauh ini tidak ada. Aman-aman saja. Namun kemampuan deteksi itu harus terus diasah, jangan sampai tumpul,” tutupnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung langkah Densus 88 dalam memperkuat pembinaan sosial dan ekonomi bagi para eks-narapidana terorisme agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.
Lanjut dia, Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Densus 88 untuk memberikan dukungan, bagaimana para eks pelaku ini dapat menjalankan kehidupan dengan baik.
“Kami mendukung apa menjadi program kolaborasi dengan Densus 88. Kami siap melakukan pemberdayaan agar mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat,” ujar Munafri.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan bukan semata-mata pada sisi penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kemanusiaan dan sosial, agar para eks-napiter bisa pulih dan tidak kembali terjerumus dalam paham radikal.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah hadir untuk membina dan memberi kesempatan hidup aman, rukun dan damai. Kami di Pemkot Makassar siap berperan dalam proses ini,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fatur Rahim, menjelaskan langkah yang menjadi bagian dari strategi preventif Pemkot Makassar untuk melindungi generasi muda dari ideologi ekstrem yang kini marak menyusup melalui media sosial, konten daring, hingga permainan digital (game online).
“Dunia maya dan sebagainya, seiring kemajuan teknologi, kita juga harus memperkuat dan mem-backup agar tidak terjangkit yang namanya ‘nabi-nabi palsu’ dan sejenisnya,” ujar Fatur di Balai Kota Makassar.
Fatur Rahim, menjelaskan bahwa kolaborasi antara Pemkot Makassar dan Densus 88 bukan hal baru, namun perlu terus diperkuat seiring dengan perubahan zaman dan pola penyebaran radikalisme yang semakin canggih.
“Jelas kolaborasi ini penting, dan yang sudah berjalan selama ini perlu kita tingkatkan. Artinya, dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi, penanganan kita juga harus makin melebar,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan lintas dinas dan seluruh elemen masyarakat agar pengawasan dan edukasi terhadap bahaya paham ekstrem dapat berjalan efektif.
” Secara tugas, pemerintah hadir di mana-mana untuk menjaga anak-anak kita ke depan. Jadi, penanganan dan perbaikan itu akan lebih baik jika dilakukan secara kolektif,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan Densus 88, turut dibahas pentingnya pengawasan terhadap ceramah dan kegiatan keagamaan di masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran paham radikal.
Lanjut dia, ini bagian dari seluruh komponen pemerintah kota memang harus bergerak bersama-sama. Artinya, ada juga pada materi ceramah atau kegiatan keagamaan yang dilakukan.
“Pasti ada penanganan dari dinas-dinas terkait, seperti Dinas Penanggulangan Anak, Dinas Sosial, dan lainnya. Itu semua bagian dari upaya memperkuat dan menjaga generasi kita ke depan,” tutur Fatur.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital, terutama dalam pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di dunia maya, termasuk dalam penggunaan game online yang berpotensi menjadi medium penyebaran ideologi ekstrem.
“Secara spesifik hal itu belum kami bahas, tetapi secara umum pasti dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Kominfo, sudah memberi edukasi-edukasi yang baik,” katanya.
“Jadi, yang dibicarakan tadi, bagaimana kita bisa bersinergi bersama menjaga generasi muda ke depan,” sambung Fatur.
Fatur menambahkan, Pemkot Makassar bersama Densus 88 dan aparat keamanan terus membangun pola komunikasi yang aktif dengan lurah, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan untuk memperkuat deteksi dini radikalisme di tingkat akar rumput.
“Sinergi ini kami harapkan dapat memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ideologi ekstrem dan ideologis di wilayah perkotaan,” tukasnya.
