Manyala.co – PT Pertamina Patra Niaga memblokir 394.000 nomor polisi kendaraan yang teridentifikasi melakukan dugaan kecurangan dalam pembelian BBM subsidi, menurut laporan internal yang disampaikan kepada Komisi XII DPR dalam rapat kerja pada Senin (17/11).
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengatakan pemblokiran dilakukan melalui sistem pengawasan subsidi tepat sasaran yang mewajibkan seluruh konsumen Pertalite dan Solar mendaftarkan nomor kendaraan di situs resmi atau aplikasi MyPertamina. Ia menjelaskan, sistem tersebut mampu mendeteksi perilaku transaksi yang menyimpang dan meminimalkan risiko penyelewengan distribusi di lapangan.
Mars Ega menyebut identifikasi dini terhadap dugaan fraud dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menegaskan pemblokiran nopol tersebut merupakan bagian dari langkah pencegahan agar kuota dan alokasi subsidi tetap diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. “Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir,” ujarnya dalam rapat.
Selain pengawasan digital, Pertamina juga melakukan pembinaan terhadap SPBU untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan distribusi. Sejak awal tahun hingga akhir September 2025, sebanyak 544 SPBU telah mengikuti program pembinaan. Mars Ega mengatakan pembinaan tersebut bertujuan memperkuat integritas operasional di tingkat ritel dan menekan peluang praktik curang.
Dalam paparannya, Mars Ega juga menjelaskan perkembangan program BBM satu harga. Hingga tahun ini, Pertamina mendistribusikan produk tersebut melalui 573 titik penyaluran yang tersebar hingga wilayah terpencil. Program tersebut dirancang untuk memastikan masyarakat di daerah 3T mendapatkan harga BBM setara dengan wilayah lainnya. Secara keseluruhan, jaringan distribusi BBM Pertamina saat ini mencakup 15.345 titik di seluruh Indonesia.
Selain BBM, layanan LPG bersubsidi juga menjadi perhatian dalam pengawasan distribusi. Pertamina mengoperasikan 269.096 pangkalan LPG 3 kg, meliputi wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan sebagian Indonesia Timur. Mars Ega mengatakan jaringan tersebut berfungsi menjaga ketersediaan LPG subsidi dan memudahkan akses masyarakat.
Mars Ega menambahkan bahwa hingga Oktober 2025 volume penjualan migas Pertamina mencapai 87 juta kiloliter. Dari total tersebut, 41 persen merupakan produk non-subsidi. Ia mengatakan peningkatan penjualan produk non-subsidi menunjukkan pergeseran konsumsi masyarakat dan membantu mengurangi beban subsidi energi bagi pemerintah.
Pertamina berkomitmen memperluas digitalisasi untuk pengawasan transaksi, terutama untuk produk bersubsidi. Langkah tersebut mencakup integrasi data penjualan, pemantauan real-time, serta analisis pola konsumsi demi mencegah anomali yang berpotensi terkait penyalahgunaan. Menurutnya, teknologi pengawasan akan menjadi komponen utama dalam menjaga transparansi distribusi energi dan memastikan subsidi diterima sesuai sasaran.
Program pengawasan distribusi energi menjadi perhatian nasional seiring meningkatnya kebutuhan BBM dan LPG, terutama menjelang akhir tahun. Pemerintah sebelumnya menegaskan pentingnya penyaluran subsidi yang lebih akurat agar belanja energi tetap terkendali. Hingga Senin malam, belum ada informasi tambahan dari Kementerian ESDM terkait evaluasi atas temuan pemblokiran nopol tersebut.
