Manyala.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan sejumlah negara di luar negeri pernah menilai Indonesia sebagai negara “mustahil” yang diragukan mampu bersatu di tengah kemajemukan etnis, agama, dan budaya yang sangat beragam.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Acara tersebut dihadiri para kepala daerah serta jajaran pemerintah pusat.
Prabowo mengatakan, pandangan skeptis dari luar negeri muncul karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari sisi suku bangsa, ras, agama, maupun bahasa. Kondisi tersebut dinilai oleh sebagian pihak asing sebagai faktor yang berpotensi menghambat persatuan nasional.
“Banyak yang selalu menilai, banyak menilai dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation,” kata Prabowo dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, pihak-pihak tersebut mempertanyakan bagaimana ratusan kelompok etnis, berbagai ras, serta sejumlah agama besar dapat hidup bersama dalam satu kerangka negara kesatuan. Menurut Prabowo, keraguan itu berangkat dari ketidakmampuan sebagian negara lain membayangkan model persatuan yang dibangun Indonesia.
“Bagaimana mungkin sekian banyak kelompok etnik, sekian banyak ras, agama, bisa bersatu? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan karakter sosial di masing-masing daerah. Ia meminta para kepala daerah untuk menyadari sepenuhnya latar belakang kemajemukan wilayah yang mereka pimpin, sebagai fondasi dalam menjaga persatuan dan stabilitas.
Presiden juga mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, kebijakan dan kepemimpinan yang tidak memahami kondisi sosial masyarakat berpotensi menimbulkan ketegangan.
Selain soal persatuan, Prabowo menyoroti harapan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah. Ia menyatakan bahwa rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan publik secara luas.
“Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis,” kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak menyukai pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Prabowo menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan di mata rakyat tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi oleh kemampuan pemimpin untuk menjaga keadilan, integritas, dan orientasi pada kepentingan rakyat.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan kepala daerah dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah. Hingga Senin sore, tidak ada pernyataan resmi lanjutan dari pemerintah mengenai implikasi kebijakan dari arahan Presiden tersebut.
