Manyala.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), seraya menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada periode kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi di era SBY mencapai rata-rata 6 persen per tahun, meski laju pembangunan tidak seagresif masa Jokowi. Sementara, pada periode Jokowi, laju ekonomi nasional bertahan di kisaran rata-rata 5 persen. Menurut dia, perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan fokus kebijakan ekonomi antara keduanya.
“Pemerintahan Jokowi lebih menekankan pada belanja pemerintah, sementara SBY menggerakkan sektor swasta. Saya ingin menyeimbangkan keduanya agar pertumbuhan mencapai 6 persen,” kata Purbaya, Jumat (17/10/2025).
Purbaya menilai tekanan terhadap perekonomian mulai meningkat sejak April hingga Agustus 2025, terutama pada sektor riil. Ia menambahkan, demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu merupakan cerminan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, bukan akibat instabilitas politik.
“Rakyat langsung merasakan tekanan ekonomi. Kalau tidak cepat diperbaiki, demonstrasi bisa berlarut dan berdampak buruk ke depan,” ujar Purbaya.
Kebijakan Penempatan Dana Pemerintah
Sebagai langkah konkret, Purbaya menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank-bank milik negara (Himbara). Kebijakan itu diharapkan meningkatkan kredit ke sektor riil dan memperkuat peredaran uang di sistem keuangan nasional.
Menurut Purbaya, dampak kebijakan tersebut sudah mulai terlihat. Uang beredar (M0) tumbuh 13,2 persen, menandakan meningkatnya likuiditas di pasar domestik. “Artinya, injeksi dana pemerintah sudah menambah likuiditas secara signifikan. Saya akan memantau terus per bulan. Kalau kurang, akan saya tambah,” ujarnya.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi Kementerian Keuangan untuk menstabilkan ekonomi di tengah tekanan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Purbaya menegaskan, keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan dorongan terhadap investasi swasta menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan.
Arahan Presiden Prabowo
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan tugas khusus kepada Menkeu Purbaya untuk meningkatkan penerimaan pajak nasional.
“Tadi dibahas progres peningkatan pajak. Kita berharap di bawah kepemimpinan Menkeu yang baru, pendapatan pajak bisa meningkat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).
Prabowo juga meminta evaluasi atas aturan devisa hasil ekspor (DHE) agar kebijakan tersebut berjalan optimal dan memberi keuntungan bagi negara. Selain itu, ia menugaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pupuk nasional serta merevitalisasi pabrik pupuk untuk efisiensi produksi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga mendapat mandat memperkuat sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi, khususnya pada sektor Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melaporkan kemajuan kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan, termasuk pengembalian sejumlah lahan sawit yang melanggar aturan kepada negara.
Langkah koordinatif lintas kementerian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan efisiensi fiskal di tengah tekanan global.
