Manyala.co – Dalam kurun satu tahun terakhir, Kementerian Hukum (Kemenkum) terus menunjukkan komitmennya menghadirkan perubahan konkret di bidang hukum dan pelayanan publik. Berbagai capaian kinerja berhasil ditorehkan, mencerminkan reformasi birokrasi yang makin modern, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Kemenkum mencatat nilai reformasi birokrasi 2024 mencapai 90,38 poin, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menandai konsistensi lembaga tersebut dalam membangun zona integritas di seluruh satuan kerja. Hingga 2025, tercatat 79 satuan kerja berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 6 satuan kerja berstatus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), disertai 100 persen pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi triwulan III tahun 2025.
Pelayanan Hukum Lebih Cepat dan Terukur
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mencatat peningkatan signifikan dalam pelayanan publik. Pada periode 1 Oktober 2024–1 Oktober 2025, total permohonan layanan mencapai 17,8 juta berkas, dengan tingkat penyelesaian 99,68 persen, naik dibanding periode sebelumnya.
Selain itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor AHU juga tumbuh positif. Realisasi PNBP tahun ini menembus Rp1,21 triliun, meningkat 4,85 persen dibanding tahun sebelumnya.
Salah satu langkah nyata Ditjen AHU adalah fasilitasi pendaftaran 81.714 Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari implementasi Asta Cita ke-6 pemerintah dalam pemerataan ekonomi desa. Di bidang kewarganegaraan, sebanyak 24 atlet asing telah dinaturalisasi karena berjasa dan berkontribusi bagi kepentingan negara, terdiri atas atlet sepak bola putra, sepak bola putri, dan hoki es.
Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Selama periode 2024–2025, jumlah permohonan kekayaan intelektual naik 16,4 persen, sementara jumlah layanan yang diselesaikan melonjak 44,58 persen.
Realisasi PNBP DJKI mencapai Rp958,53 miliar, melampaui target dan meningkat 5,18 persen dari tahun sebelumnya.
DJKI juga meluncurkan buku “Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka” dan “Dampak Pelindungan Kekayaan Intelektual terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, serta menggelar WIPO National Award untuk mengapresiasi inovator, kreator, dan pelajar berprestasi di bidang kekayaan intelektual.
Akses Bantuan Hukum Makin Luas
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memperluas layanan bantuan hukum dengan peningkatan jumlah pemberi bantuan hukum (PBH) dari 619 menjadi 777 lembaga dalam satu tahun terakhir.
Meski jumlah perkara litigasi yang ditangani menurun akibat efisiensi dan penyelesaian di luar pengadilan, kegiatan nonlitigasi dan pembinaan paralegal terus meningkat. Hingga 2025, tercatat 61.220 paralegal aktif, didukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan yang melibatkan kepala desa dan lurah sebagai penggerak akses keadilan di tingkat akar rumput.
Kebijakan dan Regulasi yang Lebih Responsif
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) mempercepat penyusunan regulasi yang adaptif. Dalam Prolegnas Prioritas 2025, tercatat 40 RUU jangka menengah dan 13 RUU prioritas tahunan prakarsa pemerintah.
Sementara dalam Program Penyusunan (Progsun) PP dan Perpres, jumlah rancangan meningkat dari 28 menjadi 94, sejalan dengan target pembangunan nasional.
Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) pun memperkuat fungsi analisis kebijakan dengan 93 kajian baru pada 2025, meningkat dari 78 tahun sebelumnya. Indeks Reformasi Hukum (IRH) juga menunjukkan tren positif berkat penyederhanaan regulasi dan keterlibatan publik yang lebih besar.
Pengembangan SDM Hukum di Seluruh Indonesia
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melatih lebih dari 50 ribu peserta sepanjang 2024–2025 melalui berbagai pusat dan balai diklat di daerah.
Akreditasi kelembagaan juga mencatat hasil memuaskan. BPSDM memperoleh nilai 98,75 sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, serta re-akreditasi penuh dari Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.
Transformasi yang Menyentuh Kehidupan Nyata
Melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan kebijakan hukum yang lebih responsif, Kemenkum membuktikan bahwa hukum kini bukan hanya hadir di atas kertas, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Transformasi menuju hukum yang adil, modern, dan berdampak nyata terus berlanjut. Seperti disampaikan dalam pernyataan resmi kementerian, “Kami ingin hukum tidak sekadar ditegakkan, tapi juga melayani dan dipercaya masyarakat.”
Untuk informasi lebih lanjut mengenai capaian lengkap Kemenkumham, masyarakat dapat mengakses situs resmi kemenkum.go.id
