CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki kekebalan hukum. Bahkan, Danantara berada di bawah pengawasan ketat Presiden Prabowo Subianto, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Rosan, anggapan bahwa Undang-Undang (UU) BUMN terbaru memberikan imunitas hukum kepada Danantara tidaklah benar. Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas Danantara dapat diaudit oleh lembaga terkait.
“Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. KPK bisa melakukan penyelidikan, apalagi jika ada tindakan yang tidak patut atau kriminal. Sangat-sangat bisa. BPK juga dapat melakukan audit terhadap program public service obligation (PSO),” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Rosan juga menegaskan bahwa semua lembaga pengawas dapat terlibat dalam pemantauan Danantara. Selain itu, laporan pengelolaan badan investasi ini akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo.
“Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan Danantara berjalan dengan baik. Saya yakin pengawasan akan melibatkan semua pihak,” kata Rosan.
Sebagai Menteri Investasi Rosan menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar pengelolaan Danantara selalu dilakukan secara transparan. Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Danantara didirikan untuk mengoptimalkan kekayaan Indonesia, khususnya aset terbesar dari BUMN. Target total aset yang dikelola mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun.
Pada tahap awal, nilai investasi yang dikelola Danantara mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 325,8 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai proyek strategis, terutama di sektor hilirisasi dan ekonomi berkelanjutan.
Dengan angka investasi yang besar, pengawasan ketat menjadi hal yang krusial agar optimalisasi kekayaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan Danantara bebas dari korupsi.
“Saya bersama pemerintah yang saya pimpin, didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” tegas Prabowo saat peluncuran Danantara.
Dengan transparansi dan pengawasan yang ketat, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga investasi yang membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
source: Beritasatu.com
