Manyala — Kepedulian terhadap pengemudi ojek online (ojol) yang ikut terdampak persoalan antrean dan kebijakan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi.
Appi mendorong adanya kebijakan khusus bagi pengemudi ojol, terutama apabila aturan ganjil-genap kendaraan roda dua diterapkan dalam pengendalian penyaluran BBM bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Appi mengusulkan agar pengemudi ojol mendapatkan relaksasi atau pengecualian apabila kebijakan ganjil-genap diberlakukan bagi kendaraan roda dua.
Ia bahkan mendorong agar pengemudi ojol diberikan tanda khusus sehingga petugas di lapangan dapat membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Menurut Appi, pengemudi ojol memiliki karakteristik mobilitas yang berbeda dengan pengguna kendaraan pada umumnya.
Mereka menggunakan sepeda motor sebagai sarana utama untuk mencari nafkah dan beroperasi hampir setiap hari dengan tingkat mobilitas yang tinggi.
Karena itu, Appi menilai kebijakan pengendalian BBM tidak seharusnya diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi pengemudi ojol yang menggantungkan pendapatannya dari aktivitas di jalan.
Appi menjelaskan, aktivitas
pengemudi ojol sangat bergantung pada ketersediaan waktu dan mobilitas.
Ketika mereka harus menyesuaikan aktivitas dengan aturan ganjil-genap, ruang gerak untuk mendapatkan penumpang maupun menjalankan layanan pengantaran otomatis ikut terbatas.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi semakin menekan pendapatan para pengemudi ojol yang dalam beberapa waktu terakhir juga harus menghadapi dampak antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.
“Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” jelasnya.
Namun, Appi menekankan bahwa adanya kebijakan khusus berupa relaksasi tersebut harus disertai mekanisme yang jelas.
Artinya perlu koordinasi pihak pertamina, Pemprov dan pemilik SPBU serta satgas agar lebijakan khusus untuk ojol harus memiliki petunjuk pelaksanaan yang tegas sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
Appi mengusulkan penggunaan tanda atau identitas khusus bagi kendaraan ojol yang mendapatkan pengecualian. Dengan begitu, petugas dapat melakukan verifikasi di lapangan dan memastikan fasilitas tersebut benar-benar diterima oleh pengemudi ojol.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuh Munafri.
Selain persoalan ojol dan ganjil-genap, Appi juga menekankan ke pihak Pertamina agar ketersediaan BBM bersubsidi di SPBU.
Ia meminta Pertamina memastikan kuota dan pasokan BBM sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penambahan kuota seharusnya tidak hanya dilakukan setelah terjadi kelangkaan atau antrean panjang.
Pertamina dinilai perlu memiliki perhitungan yang lebih akurat terhadap pola konsumsi masyarakat di setiap wilayah.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” saran Appi.
Karena itu, ia meminta ketersediaan BBM benar-benar dipastikan sejak awal agar masyarakat tidak kembali menghadapi kekurangan pasokan.
“Ini sangat penting untuk kita pastikan, memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan,” lanjutnya.
Appi menegaskan ketersediaan antara permintaan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu dengan ketersediaan produk di lapangan.
Dia mencontohkan, ketika masyarakat membutuhkan Pertalite dalam jumlah besar, tetapi ketersediaannya terbatas sementara jenis BBM lain tersedia lebih banyak, maka kondisi tersebut berpotensi memicu antrean dan pergeseran permintaan.
“Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, kaya dia persoalan disparitas harga BBM juga menjadi perhatian Appi dalam rapat tersebut.
Ia meminta Pertamina mengkaji kembali perbedaan harga yang dapat memengaruhi pola migrasi atau pergeseran pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu.
Menurutnya, pengaturan harga dan ketersediaan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menambah beban warga.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut melahirkan kebijakan yang lebih adaptif, baik dalam pengaturan distribusi BBM, ketersediaan kuota, maupun mekanisme pengendalian kendaraan.
Ditambahkan, kebijakan pengendalian BBM harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan distribusi dengan kebutuhan masyarakat.
“Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol,” tukas Appi.
Diketahui, Rapat monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati.
